SERANG – Kantor Wilayah Kemenkum Banten terus berkomitmen mengoptimalkan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini dibuktikan dengan langkah Tim Penyuluh Hukum yang melakukan pembinaan langsung ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Sepang dan Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan fungsi Posbankum berjalan maksimal dalam melayani masyarakat, sekaligus mendorong para paralegal agar disiplin melakukan pelaporan berkala melalui sistem digital yang telah disediakan.

Kunjungan pertama diawali di Kelurahan Sepang. Tim Kemenkum Banten disambut langsung oleh Lurah Sepang, Anis Rohman, didampingi Sekretaris Lurah, Wawah Hilwah. Dalam pertemuan tersebut, tim menekankan bahwa Posbankum memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa sebelum masuk ke ranah hukum formal.

Lurah Sepang, Anis Rohman, mengungkapkan bahwa selama ini permasalahan warga seperti konflik antartetangga hingga kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangani secara berjenjang.

"Penyelesaian dimulai dari tingkat RT/RW. Jika belum tuntas, baru difasilitasi di tingkat kelurahan melalui Posbankum yang kini sudah memiliki ruang khusus," ujar Anis.

Meski fasilitas fisik mulai memadai, pihak kelurahan berharap adanya dukungan penganggaran operasional serta pembinaan kapasitas SDM paralegal secara berkelanjutan agar pelayanan lebih efektif.

Berlanjut ke Kelurahan Drangong, tim diterima oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik, Masyitoh, bersama paralegal Haryanto. Berdasarkan hasil tinjauan, Posbankum Drangong dinilai cukup aktif dalam menangani berbagai aduan, mulai dari konflik pertanahan hingga persoalan perizinan usaha.

Seluruh penanganan perkara di wilayah ini pun telah terintegrasi dengan tautan pelaporan resmi Posbankum. Namun, serupa dengan Kelurahan Sepang, keterbatasan anggaran untuk rapat-rapat penyelesaian perkara yang membutuhkan pertemuan berulang masih menjadi tantangan utama. (Humas Kemenkum Banten)

Lebak – Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan kegiatan pemetaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Perseroan Perorangan di Desa Kanekes, wilayah masyarakat adat Baduy, sebagai langkah strategis dalam mendorong perlindungan hukum serta penguatan potensi ekonomi masyarakat. Jumat (13/02) 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Picesco Andika Tulus, serta turut dihadiri oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Septi Erni, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Rahadyanto, dan jajaran Divisi Pelayanan Hukum.

Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki masyarakat Baduy, baik dalam bentuk kerajinan tradisional, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, maupun potensi usaha masyarakat yang dapat didorong melalui skema Perseroan Perorangan guna memperoleh kepastian hukum.

Dalam keterangannya, Picesco Andika Tulus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Banten untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

“Masyarakat Baduy memiliki kekayaan budaya dan potensi ekonomi yang sangat besar. Melalui pemetaan ini, kami ingin memastikan setiap potensi tersebut dapat terlindungi secara hukum, baik melalui skema Kekayaan Intelektual maupun melalui pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya menjaga nilai budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum. Dengan perlindungan yang tepat, potensi budaya dan produk khas masyarakat adat dapat memiliki daya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal yang dijaga secara turun-temurun,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten berharap pemetaan yang dilakukan dapat menjadi dasar tindak lanjut berupa pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Perseroan Perorangan bagi masyarakat Desa Kanekes. (Humas Kemenkum Banten)

Yogyakarta - Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi Lokakarya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlangsung di Universitas Gajah Mada, Kamis ( 12/02/2026). 

Dalam penyampaian materinya, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengulas arah pembaruan KUHP dan KUHAP baru. Ia menegaskan bahwa penyusunan KUHP merupakan proses panjang yang melibatkan tim ahli lintas generasi, dengan dinamika dan perdebatan yang tidak sederhana.

"Setiap pasal dalam KUHP pasti melalui perdebatan. Di dalam tim ahli pun ada perbedaan pandangan. Namun setelah diputuskan, semua tunduk pada keputusan bersama. Itulah komitmen kami untuk menjelaskan hasilnya kepada publik," ujar Prof Eddy.

Prof. Eddy mengungkapkan bahwa dua isu terakhir yang mencapai kesepakatan sebelum pengesahan KUHP pada 6 Desember 2022 adalah ketentuan mengenai pidana mati dan kohabitasi. Meski melalui pembahasan yang panjang, seluruh tim akhirnya mencapai kesepakatan.

Terkait KUHAP, Wamenkum menyampaikan bahwa penyusunan hukum acara pidana menjadi tantangan tersendiri karena harus menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kejelasan kewenangan aparat penegak hukum.

"Kalau ditanya undang-undang apa yang paling sulit saya susun, jawabannya adalah KUHAP," ungkapnya.

Menurutnya, KUHAP baru mengusung prinsip _due process of law_ dengan mempertegas diferensiasi fungsional antarpenegak hukum, yakni penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Jaksa, peradilan oleh Hakim, advokat sebagai pemberi bantuan hukum, serta pembimbing kemasyarakatan dalam pembinaan terpidana.

Turut mengikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dengan tema "Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana" (Humas Kemenkum Banten)

Yogyakarta - Lokakarya pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana memasuki hari ketiga dengan fokus pada penguatan desain kurikulum hukum yang relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan. 

Kegiatan diawali dengan diskusi dan finalisasi silabus Mata Kuliah Hukum Pidana yang dipandu oleh Edita Elda, Diskusi diarahkan pada penyelarasan struktur materi pembelajaran dengan dinamika pembaharuan hukum pidana nasional. Ia pun menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum acara pidana dan kebutuhan praktik penegakan hukum, Kamis (12/02/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, dalam arahannya menyoroti persoalan mendasar dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya keterhubungan antara kurikulum akademik dan praktik di lapangan. 

Ia mengungkapkan bahwa fakta empiris menunjukkan banyak mahasiswa magang belum memahami secara jelas peran dan tugas yang harus dijalankan di tempat magang.

“Kurikulum dan silabus harus dibumikan. Mahasiswa magang tidak boleh hanya hadir secara administratif, tetapi harus memiliki kerangka pemahaman yang kelas tentang apa yang mereka pelajari dan kerjakan di lapangan,” tegasnya.

Menurutnya, kurikulum hukum ke depan harus dirancang secara adaptif dan kontekstual, sehingga mampu mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman empiris.

Hari ketiga lokakarya ini menegaskan pentingnya transformasi pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kesiapan praktik. Melalui proses dialog antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan, lokakarya ini diharapkan mampu melahirkan model kurikulum hukum yang lebih aplikatif, relevan, dan responsif (Humas Kemenkum Banten)

Banten – Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H / 2026 M, yang diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, secara virtual pada Kamis (12/02).

Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi spiritual bagi seluruh pegawai dalam menyongsong bulan penuh berkah. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran untuk menyambut Ramadan dengan semangat pengabdian dan introspeksi diri.

“Mari kita sambut bulan Ramadan tahun ini dengan selalu berikhtiar melakukan yang terbaik. Pengabdian kita sebagai hamba Allah harus mampu memberikan dampak kepada sesama. Jabatan memberikan kewenangan kepada kita, tetapi ada batas akhirnya. Jabatan itu singkat, namun setelah kita meninggal nanti, yang abadi adalah cerita dan bagaimana perilaku kita selama menjabat. Karena itu, mari kita bersama-sama mencintai dan mengabdi untuk kementerian ini,” ujar Supratman.

Pada kesempatan tersebut, kegiatan juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Sarwat, yang mengangkat tema keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi dan mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan.

Turut mengikuti kegiatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Picesco Andika Tulus, yang mengikuti secara virtual dari Universitas La Tansa Mashiro. Sementara itu, jajaran pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum Banten lainnya mengikuti kegiatan secara virtual dari Bale Soepomo, Kanwil Kemenkum Banten.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan Kementerian Hukum dapat semakin memperkuat nilai-nilai integritas, kebersamaan, dan pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Humas Kemenkum  Banten)