Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (03/02/2026). 

Kegiatan berlangsung di Kantor Biro Hukerma Setjen Kementerian Hukum dan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukerma Ronald Lumbun beserta jajaran. 

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengelolaan informasi publik serta memastikan keselarasan kebijakan komunikasi dan layanan informasi di lingkungan Kementerian Hukum. 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyampaikan dinamika yang dihadapi terkait permintaan informasi publik, khususnya permohonan data fidusia yang diajukan oleh pemohon di wilayah Banten.

"Permintaan tersebut sudah dan dijawab dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Permohonan yang diajukan pada 12 Januari 2026 telah dijawab melalui surat elektronik pada 19 Januari 2026. Namun demikian, pihak pemohon menyampaikan keberatan atas jawaban yang diberikan, sehingga Kantor Wilayah menerima pemberitahuan persidangan dari Komisi Informasi Publik sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa informasi," jelasnya. 

Dalam forum koordinasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya kejelasan kebijakan pengelolaan data agregat pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik tetap berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukerma Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Ronald Lumbun, menekankan perlunya penguatan strategi pengelolaan informasi publik agar setiap proses pelayanan informasi dapat dikendalikan secara sistematis dan tidak menimbulkan persepsi negatif di ruang publik. 

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan strategi antara Kantor Wilayah dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam menghadapi dinamika permintaan informasi publik. Sinergi tersebut menjadi penting untuk memastikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip good governance dan perlindungan data hukum. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten membuka kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus (Parletaksus) Angkatan III Tahun 2026, Selasa (03/02/2026). 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan paralegal merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. 

"Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan informasi hukum, bantuan hukum, advokasi, mediasi, serta rujukan kepada advokat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelatihan paralegal memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum terakreditasi, akan melaksanakan pelatihan paralegal yang diproyeksikan menjadi aktor utama dalam Posbankum di lebih dari seribu desa dan kelurahan. 

Hal ini dinilai penting mengingat paralegal harus memiliki kompetensi dasar di bidang hukum agar mampu memberikan layanan bantuan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks regulasi, Kepala Kantor Wilayah juga menekankan bahwa pelatihan paralegal selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. 

"Paralegal berhak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas serta kewajiban pemberi bantuan hukum untuk menyelenggarakan pelatihan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi bagi masyarakat," tambahnya. 

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diwajibkan melaksanakan aktualisasi di Posbankum desa atau kelurahan masing-masing selama tiga bulan dan melaporkan kegiatan layanan bantuan hukum yang diberikan. Paralegal yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat dan gelar Certified of Legal Aid (CPLA) yang diberikan oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pembukaan turut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak dan para peserta pelatihan (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten dalam rangka penguatan sinergi dan optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Senin (02/02/2026).

Koordinasi yang berlangsung di Kantor Ketua Pengurus Wilayah INI Banten tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran. Pertemuan ini diterima oleh Ketua Pengurus Wilayah INI Banten bersama jajaran pengurus.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan maksud koordinasi sebagai langkah awal membuka peluang kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan Pengurus Wilayah INI Banten, khususnya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang akan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah.

Sejumlah agenda kolaboratif yang direncanakan antara lain persamaan persepsi antara anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), pelibatan notaris dalam kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum melalui booth konsultasi, serta sosialisasi pengisian PMPJ yang melibatkan Pengurus Wilayah INI Banten dalam upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan notaris di Provinsi Banten.

Melalui koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan Pengurus Wilayah INI Banten sepakat untuk melanjutkan kerja sama secara lebih intensif dalam rangka optimalisasi layanan AHU. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten memberikan pengarahan khusus kepada jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kinerja administratif, Selasa (02/02/2026). 

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah mengulas kembali tugas dan fungsi pokok Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai unsur penunjang utama operasional dan administrasi kantor. Ia menegaskan bahwa efektivitas kerja unit ini memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan strategis Kantor Wilayah.

Menurutnya, Bagian Tata Usaha dan Umum tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai penggerak sistem pendukung organisasi yang memastikan seluruh proses kerja berjalan tertib, terukur, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, disiplin administrasi, serta peningkatan kualitas layanan internal menjadi aspek yang harus terus diperhatikan.

Selain itu, pengarahan juga difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi antarunit kerja. Kakanwil menekankan bahwa koordinasi yang efektif merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem kerja yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil turut menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran sebagai bagian dari indikator kinerja organisasi.

Ia mengingatkan bahwa realisasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai perencanaan tidak hanya mencerminkan kapasitas manajerial, tetapi juga menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan publik. (Humas Kemenkum Banten) 

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan apel pagi di lingkungan kerja Kemenkum Banten pada Senin (02/02/2026). Apel pagi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Marsinta Simanjuntak, sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Marsinta Simanjuntak menekankan pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan kerja sebagai prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Menurutnya, suasana kerja yang tertib, harmonis, dan profesional akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk terus membangun kolaborasi dan sinergi lintas divisi dan unit kerja. Sinergi internal dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan program dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan terintegrasi dan selaras dengan target organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Marsinta juga menyoroti pentingnya pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara tepat, akurat, dan sesuai dengan tugas serta indikator kinerja masing-masing pegawai. Ia menegaskan bahwa SKP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk mengukur kinerja individu sekaligus mendorong akuntabilitas organisasi.

Apel pagi diikuti oleh jajaran administrator, pejabat fungsional tertentu (JFT), pejabat fungsional umum (JFU), pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN), serta calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat disiplin, koordinasi, dan komitmen kinerja seluruh aparatur di lingkungan Kantor Wilayah. (Humas Kemenkum Banten)