Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kanwil ini dibuka oleh Kepala Divisi P3H, Marsinta Simanjuntak, dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kota Tangerang, di antaranya Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Selasa (15/07/2025).

Dalam sambutannya, Marsinta menyampaikan bahwa proses harmonisasi ini merupakan implementasi dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 97D UU Nomor 13 Tahun 2022.

Ia menekankan pentingnya keselarasan dan kelayakan hukum terhadap setiap peraturan yang akan diterapkan, guna menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bukti akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang diaudit oleh BPK serta disetujui oleh DPRD,” ungkap Marsinta.

Dalam rapat ini juga ditegaskan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak hanya memastikan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk relevan dan aplikatif bagi masyarakat.

Marsinta mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan perancang peraturan Kanwil Kemenkum Banten, yang telah terlibat sejak awal penyusunan raperda. Ia berharap hasil pembahasan harmonisasi ini akan menjadi pijakan kuat dalam penyempurnaan Raperda sebelum ditetapkan dan diberlakukan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dalam mendukung peningkatan kualitas regulasi dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar kegiatan Penguatan Teknis Implementasi Survei Penilaian Integritas (SPI), Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN dan LHKASN), serta SERAYA yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Picesco Andika Tulus, yang menyampaikan pentingnya penguatan budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh lini birokrasi, Selasa (15/07/2025).

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami menjadi bagian dari agenda strategis ini. Saat ini, tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan semakin tinggi. Oleh karena itu, kita harus memperkuat komitmen terhadap budaya antikorupsi, salah satunya melalui pelaksanaan SPI serta pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Picesco menjelaskan bahwa SPI bukan sekadar formalitas, namun merupakan pendorong nyata perubahan birokrasi, yang mencerminkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara riil, bukan hanya di atas kertas.

“Sementara LHKPN dan LHKASN adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan etika seluruh ASN dalam menjunjung tinggi nilai integritas,” tambahnya.

Sedangkan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Baroto memaparkan capaian dan arah kebijakan penguatan pengawasan intern melalui SPI, SPIP, dan SERAYA. Dalam paparannya, disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal terus memperkuat fungsi konsultasi, pendampingan, dan pengawasan untuk mendukung terwujudnya Kementerian Hukum yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

“Inspektorat Jenderal tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin kualitas. Melalui SPI, SPIP, dan sistem pelaporan harta kekayaan seperti SERAYA, kita dorong terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pembangunan hukum dan pelayanan publik,” tuturnya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Banten dapat menjadi agen perubahan, menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang melekat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengikuti apel pagi bersama yang digelar di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Jakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten juga turut mengikuti apel secara daring melalui aplikasi zoom dari Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten, Serang (14/07/2025)

Apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang bertindak sebagai pembina apel. Hadir secara langsung Wakil Menteri, pejabat eselon I dan II, serta seluruh pegawai dari berbagai unit kerja pusat. Sementara itu, pegawai dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia turut mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam amanatnya, Menteri Natalius Pigai menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam membangun dan menghadirkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat melalui peran strategis Kantor Wilayah. “Kementerian Hak Asasi Manusia sangat terbuka dan siap membantu kementerian lain dalam menjangkau masyarakat. Kolaborasi itu harus dimulai dari bawah, dari wilayah,” tegas Menteri Pigai dalam sambutannya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan memperkuat semangat pelayanan publik yang profesional dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Apel bersama ini menjadi momen penting untuk mempererat koordinasi dan komunikasi antara unit pusat dan daerah, serta meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam membangun pelayanan yang semakin dekat dan berdampak bagi masyarakat(Humas Kemenkum Banten)

Serang - Dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan permohonan Indikasi Geografis (IG), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan koordinasi dan identifikasi komunitas pengrajin kerajinan tangan ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Jumat (11/07/2025).

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten, yang terdiri dari Kabid Pelayanan KI Tryfandy Sarfaldi dan Rahma Sukmadianti, hadir langsung dalam koordinasi tersebut.

Mereka diterima oleh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Serang, guna menghimpun data komunitas, organisasi, serta kelompok pengrajin yang berpotensi memiliki produk berbasis kekayaan budaya lokal yang layak untuk didaftarkan sebagai IG.

Koordinasi ini merupakan bagian dari strategi Kantor Wilayah Kemenkum Banten untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam mendaftarkan produk unggulan lokal agar terlindungi secara hukum melalui skema Indikasi Geografis. Perlindungan IG tidak hanya menjamin nilai ekonomi dan reputasi produk, tetapi juga melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Banten.

Upaya ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia dan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) agar Indonesia menjadi negara dengan jumlah pendaftaran IG terbanyak di kawasan ASEAN.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi akan terus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah, untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual berbasis potensi lokal. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti secara virtual BSK Policy Talks dengan mengangkat tema “Pengantar Analisis Kebijakan”, Jumat (11/07/2025).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi yang unggul bagi para analis kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Untuk itu diundang narasumber Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Hadiyanto guna memberikan materi.

Dalam pemaparannya, Hadiyanto mengawali dengan menampilkan video dan gambar yang mencerminkan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan analisis kebijakan.

Ia menyebut bahwa Kebijakan Publik pada esensinya bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, bukan sesuatu yang mengawang-ngawang atau mengada-ada, ia dibuat untuk memecahkan masalah publik, ia juga sesuatu yang menapak bumi dan merupakan hal yang teramat dekat dan merasuk dalam peri kehidupan sehari-hari serta memengaruhinya.

Ia pun menyebut bahwa dalam menetapkan dan merumuskan suatu kebijakan pemateri menyampaikan harus berbasis bukti (evidence based), transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta akuntabel. Hal ini dikarena output dari implementasi kebijakan akan berdampak kepada masyarakat luas.

“Untuk itu seorang analis kebijakan harus memiliki kemampuan, yakni kemampuan analisis dan politis. Lalu untuk peran JFAK dalam siklus kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan,” jelasnya. (Humas Kemenkum Banten)