Jakarta – Mengikuti penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten berkomitmen untuk mengimplementasikan 628 rencana aksi tahun 2026. Penutupan berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan penutupan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa telah ditetapkan sebanyak 628 rencana aksi yang berasal dari 47 indikator kinerja dan akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

“Hasil rakor ini menghasilkan sejumlah output penting, di antaranya laporan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025, dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta dokumen resolusi kinerja Tahun 2026,” ujar Nico.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan harus dilandasi dengan pemahaman yang kuat terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta ditentukan oleh kemampuan menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan soft launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Menteri Hukum menjelaskan bahwa kehadiran Super Apps Kementerian Hukum merupakan tuntutan zaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Super Apps ini adalah hasil kolaborasi kinerja seluruh unit kerja. Ini merupakan langkah revolusioner karena banyaknya layanan di Kementerian Hukum memerlukan satu aplikasi terpadu untuk mengakomodasi seluruh layanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkum menegaskan bahwa transformasi digital akan berdampak pada penilaian kinerja yang lebih objektif dan berkelanjutan.

“Penilaian kinerja yang objektif ini penting untuk membangun sumber daya manusia Kementerian Hukum yang berkualitas ke depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kinerja yang telah ditunjukkan.

“Capaian kinerja yang diraih bukanlah hasil kerja Menteri semata, tetapi merupakan hasil kerja kita semua di seluruh jajaran Kementerian Hukum,” tegas Menkum.

Menutup arahannya, Menteri Hukum mengajak seluruh jajaran untuk menyongsong Tahun 2026 dengan semangat dan tekad baru.

“Kita akan menyongsong Tahun 2026 dengan tekad yang baru dan capaian kinerja yang baru,” pungkasnya. (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Provinsi Banten berhasil meraih penghargaan peringkat kedua nasional Kategori Indeks Reformasi Hukum pada ajang Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Penghargaan tersebut diterima sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam pembentukan dan pengelolaan regulasi daerah yang dinilai berkualitas, terencana, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Hadi Prawoto, menjelaskan bahwa capaian tersebut diperoleh dari penilaian terhadap seluruh regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub).

“Provinsi Banten mendapat penghargaan Indeks Reformasi Hukum peringkat dua secara nasional. Penilaian ini dilihat dari regulasi yang diterbitkan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi yang tertata dan lengkap dengan IFD-nya. Nilai yang kami capai sebesar 99,64, nyaris sempurna, nilainya naik dari tahun lalu yang nilainya 99,48, dan mudah-mudahan tahun depan bisa mencapai 100,” ujar Hadi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras Gubernur Banten beserta seluruh jajaran, khususnya Biro Hukum.

“Ini adalah prestasi Bapak Gubernur dengan seluruh jajaran melalui Kepala Biro Hukum. Kami mengucapkan selamat yang luar biasa. Capaian Indeks Reformasi Hukum ini menunjukkan bahwa seluruh regulasi perda dan pergub di Provinsi Banten telah dinilai implementatif, membawa kemanfaatan, serta berdampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Banten, yaitu Banten Maju, Sejahtera, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi,” tegas Pagar.

Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Banten untuk terus mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Banten.

“Kami siap melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam mendukung program-program strategis Bapak Gubernur menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada Biro Hukum Provinsi Banten atas kinerja yang telah ditunjukkan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan tugas Biro Hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penghargaan dari Kementerian Hukum ini membuktikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Biro Hukum telah sesuai dengan apa yang semestinya. Saya minta agar capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Gubernur.

Gubernur Banten juga menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum Banten sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum di Banten yang terus membersamai dan memberikan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka lahirnya produk-produk hukum daerah,” pungkasnya.

Penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Banten bersama Kanwil Kementerian Hukum Banten dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menjalani evaluasi kinerja selama Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang diselenggarakan bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Evaluasi dilakukan oleh tim evaluator yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Hendro Pandowo dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Banten selama Tahun 2025.

“Kami melaksanakan 12 sasaran strategis pada perjanjian kinerja lama dengan capaian rata-rata sebesar 105,27 persen dan 13 sasaran strategis pada perjanjian kinerja baru dengan capaian rata-rata sebesar 157,11 persen,” ujar Pagar Butar Butar. Ia menambahkan bahwa capaian tersebut diperkuat dengan realisasi anggaran sebesar 87,10 persen yang bersumber dari enam DIPA.

Dalam bidang akses keadilan, Pagar menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Banten telah berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di hampir seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Banten.

“Dari total 1.552 desa dan kelurahan, sebanyak 1.550 telah terbentuk Posbakum atau mencapai 100 persen. Dua desa di Kabupaten Lebak belum membentuk Posbakum karena kondisi khusus, yakni Desa Kanekes sebagai desa adat dan Desa Kerta yang sedang berkonflik,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Banten telah melaksanakan pelatihan serentak bagi paralegal di tiga wilayah, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon pada 19 November 2025. Selain itu, kegiatan Penguatan Pos Bantuan Hukum juga diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten pada 11 Desember 2025. Ia pun menyampaikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kanwil Kemenkum Banten juga menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis digital.

“Kami mengoptimalkan teknologi melalui aplikasi Jawara sebagai layanan online terpadu, SENOPATI untuk pengaduan notaris, VIRA sebagai asisten virtual berbasis AI, SI MUARA untuk monitoring fidusia, serta PPID Jawara sebagai portal layanan informasi publik,” ungkapnya.

Selain inovasi berbasis aplikasi, Kanwil Kemenkum Banten juga mengembangkan inovasi layanan non-aplikasi melalui SI KUDA CEPAT. Pada inovasi ini Kemenkum Banten berupaya untuk mendekatkan layanan Perseroan Perorangan dan Apostille langsung ke masyarakat, serta melalui DEWI SINTA kami mendorong desa dan kelurahan yang memiliki potensi wisata untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya.

Atas berbagai capaian tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten meraih sejumlah penghargaan sepanjang Tahun 2025 mulai dari program Kekayaan Intelektual hingga pada bagian tata usaha dan umum di bidang Informasi Publik.

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan, di antaranya sebagai Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik ke-5 dalam Program Kekayaan Intelektual Semester I 2025 dan ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 99,87 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten,” ujar Pagar.

Kegiatan evaluasi kinerja ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim. (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Memasuki akhir Tahun Anggaran 2025, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dari kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia mengikuti pembahasan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, Selasa (16/12/2025).

Penyusunan Rencana Aksi tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 16 hingga 17 Desember 2025. Pembahasan dibagi ke dalam enam komisi yang mewakili masing-masing bidang, yaitu Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, tergabung dalam Komisi III yang membahas rencana aksi bidang Kekayaan Intelektual. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus tergabung dalam Komisi II yang membahas rencana aksi bidang Administrasi Hukum Umum.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta S.T. Simanjuntak tergabung dalam Komisi V yang membahas rencana aksi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim tergabung dalam Komisi I yang membahas rencana aksi dukungan manajemen.

Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Aksi sebagai pedoman pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

“Rencana Aksi Tahun 2026 harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum. Setiap program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Pagar.

Pada kegiatan tersebut, para peserta diminta untuk mengkaji secara mendalam rancangan petunjuk arah (jukrah) yang akan disusun, mulai dari penamaan, tujuan, hingga strategi pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian kinerja yang efektif dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Hukum pada Tahun 2026. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Peserta magang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mendapatkan pembekalan materi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan program magang yang akan dilakukan.

Pembekalan materi dilakukan secara virtual melalui live on youtube, Selasa (16/12/2025). Pembekalan turut diikuti oleh Ketua Tim kerja Kepegawaian Wasis Teguh Sambodo beserta pejabat fungsional analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Narasumber dari Kemenaker menyampaikan bahwa manfaat program pemagangan bagi penyelenggara adalah untuk memberikan akses ke talenta muda berkualitas, berkontribusi terhadap pembangunan SDN Nasional, efisiensi biaya pelatihan, sebagai sarana pra-rekrutmen yang efektif, dan sebagai peningkatan citra dan tanggungjawab sosial perusahaan.

Sedangkan bagi peserta sendiri, program magang bermanfaat untuk membuka akses bagi talenta muda, meningkatakan keterampilan di tempat kerja, mendekatkan peluang kerja, mendapatkan uang saku yang setara UMK, serta mendaapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui penguatan materi dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, diharapkan para peserta magang Kemenkum Banten dapat memahami secara utuh hak, kewajiban, serta tujuan pelaksanaan program magang, sehingga mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar yang tinggi, sekaligus menjadikan pengalaman magang sebagai bekal penting dalam pengembangan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja ke depan (Humas Kemenkum Banten)