Serang – Sebagai tindak lanjut arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran agar fokus pada percepatan aktualisasi kinerja Posbankum, Senin (02/03/2026). 

Hadir dalam rapat secara langsung di Ruang Rapat Utama Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Madya Afra Nur Lestari beserta jajaran penyuluh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim, serta hadir secara virtual Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak. 

Kakanwil Kemkum Banten menegaskan, bahwa pembentukan Posbankum secara administratif telah 100 persen, seiring Arahan Bapak Menteri Hukum, Kepala BPHN, saat ini menjadi prioritas adalah memastikan Posbankum benar-benar berjalan aktif, memberikan layanan, serta menghasilkan laporan aktualisasi yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Memperhatikan data capaian sementara, baru sebanyak 249 laporan aktualisasi laporan, maka Kakanwil Kemenkum Banten benar benar mendorong semangat Kinerja TIM DIVISI P3H, supaya komitmen memanfaatkan sisa waktu bulan Maret 2026 ini lebih solid, fokus, progresif, massif, produktif kuantitas dan kualitas komunikasi, koordinasi, kolaborasi TIM dengan seluruh pihak terkait optimalisasi pemberian layanan dan pelaporan aktualisasi layanan dalam aplikasi yg difasilitasi BPHN selaku pembina teknis kebijakan POSBANKUM brsm Bapak Menteri Hukum RI. 

Kakanwil dengan tegas dan persuasif mendorong, membangkitkan Kebersamaan dan Komitmen Tim Kerja Dividi P3H, mengajak dan menegaskan bahwa setiap hari kerja harus menghasilkan perkembangan jumlah layanan dan pelaporan aktualisasi sebagai bagian dari strategi percepatan. Tidak ada ruang untuk penundaan, pergunakan dan manfaat dukungan anggaran layanan pendampingan yang tersedia, komunikasi yang lebih intens dan bangkitkan semangat kolaborasi internal/ eksternal tim yang menghasilkan peningkatan pencapaian signifikan. 

Kakanwil juga menginstruksikan agar tim penyuluh hukum dan paralegal diberdayakan secara maksimal. Koordinasi dengan kepala Desa/Lurah harus diperkuat jalinan komunikasi, termasuk melalui pemanfaatan komunikasi digital WA Grup komunikasi yang sudah ada, guna memastikan pemberian akses layanan Posbankum produktif, progresif dan tercatat. 

Progres pelaksanaan setiap hari dimonitor Kepala Divisi P3H bersama sama Tim bekerja cepat, responsif, progresif dan disiplin sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja, Komitmen, Loyalitas tugas dan tanggungjawab Kanwil Kemkum Banten terhadap komitmen pelaksanaan tugas kepada Organisasi melalui Kepemimpinan Bapak Menkum/Wamenkum, Jajaran PIMTI Madya/Staf Khusus/PIMTI Pratama Kementerian Hukum mendorong kesuksesan Asta Cita Presiden RI, Merah Putih dan Program Strategis Indonesia Maju 2045

Selanjutnya Kakanwil Kemenkum Banten, atas arahan konsultasi teknis dengan Ibu Kepala BPHN, telah menyiapkan surat permohonan dukungan kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten dalam penguatan perkenan memberikan daya dorong perkenan arahan kepada Bapak/Ibu Bupati/Walikota, Camat, Kades/Lurah Se Provinsi Banten terhadap percepatan aktualisasi layanan Posbankum. 

Hal ini adalah bagian tidak terpisahkan dari tindak lanjut kegiatan pasca pelatihan paralegal, Kepala desa dan Lurah sehingga wajib dipastikan Posbankum Aktif memberikan layanan hukum bagi masyarakat sesuai fungsi posbankum sebagai wadah pemberian akses keadilan bagi masyarakat Desa/Kelurahan secara Koordinasional sesuai pedoman teknis yang ditetapkan Kepala BPHN Kemenkum.

Kepala Kantor Wilayah menutup arahannya dengan mengutip penegasan pesan dari Bapak Menteri Hukum bahwa keberhasilan Posbankum bukan hanya diukur dari jumlah Posbankum yang terbentuk secara administratif, tetapi keberhasilan itu sendiri diukur dari implementasi fungsi posbankum, 

aktivitas nyata dalam aktualisasi layanan seluruh posbankum dan dampak produktifitas layanan serta kemudahan akses keadilan yang luas dan merata bagi masyarakat khususnya Posbankum Desa/Kelurahan Provinsi Banten. (Kontributor)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Serang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Serang, Jumat (27/02/2026).

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Kota Serang, Taruli Barita, dan dipimpin oleh Sumartini selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Kota Serang. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Serang, RSUD Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, BPKAD Kota Serang, Biro Hukum Provinsi Banten, jajaran Bagian Hukum Setda Kota Serang, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten.

Dalam pemaparannya, pihak RSUD Kota Serang menyampaikan bahwa perubahan regulasi diperlukan karena terdapat layanan kesehatan yang telah diberikan namun belum dapat diajukan klaimnya. Selain itu, pendapatan dari skema Jamkesda disebut sebagai sumber pendapatan kedua tertinggi setelah BPJS.

Pada Peraturan Wali Kota sebelumnya belum diatur secara tegas mengenai penerima manfaat serta belum terdapat pengaturan alur rujukan pelayanan, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memberikan kepastian dalam mekanisme pemanfaatan dan pengajuan klaim.

Dalam pembahasan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten menyampaikan sejumlah catatan normatif. Pertama, Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 merupakan delegasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga perubahan yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor materi muatan yang didelegasikan oleh perda. Kedua, Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 telah diubah melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023.

Apabila disandingkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010, terdapat potensi pertentangan norma, khususnya terkait cakupan peserta Jamkesda. Dalam perda diatur bahwa peserta tidak hanya masyarakat miskin, melainkan juga masyarakat umum yang membayar iuran, sementara dalam rancangan perubahan perwal hanya diatur bagi masyarakat miskin.

Atas dasar tersebut, disarankan agar rancangan Peraturan Wali Kota disusun sebagai regulasi baru dengan sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, guna menghindari kompleksitas perubahan berlapis. Selain itu, direkomendasikan pula agar dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, baik untuk dicabut maupun dilakukan perubahan, agar tercipta keselarasan norma antara perda dan peraturan pelaksananya. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kamis (26/02/2026)

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Serang, Taruli Barita, serta dihadiri Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Serang, jajaran Bagian Hukum Setda Kota Serang, perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten, yakni Hapiz, Rangga, dan Arya.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada 2 Februari 2026. Pada rapat terdahulu, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penetapan Subjek Pajak yang Belum atau Tidak Memiliki Izin Menjadi Wajib Pajak tidak ditetapkan sebagai regulasi tersendiri.

Substansi yang diatur di dalamnya akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025, khususnya pada ketentuan mengenai pendaftaran, pendataan, serta tata cara penetapan subjek pajak yang belum atau tidak memiliki izin agar dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten menyampaikan sejumlah masukan teknis dan normatif. Terhadap ketentuan Pasal 4A ayat (1), frasa “menetapkan” disarankan untuk diperbaiki menjadi “menerbitkan NPWPD” guna memberikan kejelasan norma serta menegaskan tindakan administratif yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib pajak.

Selain itu, pengaturan mengenai jenis usaha dan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik disarankan untuk dihapus karena berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma dalam rezim pengaturan pajak daerah.

Dari aspek teknik penyusunan, Rancangan Peraturan Wali Kota juga perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, khususnya terkait sistematika, perumusan norma, dan konsistensi terminologi. (Humas Kemenkum Banten)

SERANG – Akses terhadap keadilan bukan sekadar hak istimewa, melainkan hak dasar setiap warga negara, termasuk masyarakat di tingkat kelurahan. Guna memastikan hal tersebut terwujud, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar beserta jajaran turun langsung dalam kegiatan Pendampingan Pengisian Pelaporan Aktualisasi Paralegal yang diselenggarakan pada hari ini, Jum’at (27/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai ujung tombak pelayanan hukum bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses keadilan, baik karena faktor ekonomi maupun minimnya informasi hukum.

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar memberikan penguatan kepada para paralegal yang hadir. Beliau menegaskan bahwa Posbankum memiliki fungsi krusial untuk mengurai dan memberikan solusi awal atas permasalahan hukum warga di akar rumput. Lebih lanjut, Pagar menekankan bahwa kehadiran Posbankum ini adalah pengejawantahan langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh tumpah darah pelik masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan rentan yang berhadapan dengan hukum.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, negara tidak boleh absen ketika rakyatnya membutuhkan keadilan. Posbankum adalah wajah negara yang hadir langsung di tengah masyarakat. Peran Bapak-Bapak sebagai paralegal sangatlah mulia. Namun, pengabdian tersebut harus terukur. Pengisian pelaporan aktualisasi ini bukanlah sekadar rutinitas administrasi, melainkan bukti nyata bahwa amanat Presiden terkait bantuan hukum telah tersalurkan dengan baik dan tuntas," ujar Pagar.

Sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum Banten dan pemerintah daerah tampak nyata dengan kehadiran Lurah Dalung, Dadi Mashudi, yang turut mendukung penuh ekosistem bantuan hukum yang inklusif di wilayahnya. Kehadiran beliau membuktikan bahwa kolaborasi antar-instansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar hukum.

Kegiatan pelaporan ini juga diikuti dengan antusias oleh empat orang paralegal dari Kelurahan Gelam, Sukmayadi, Kelurahan Dalung, Samuti, Kelurahan Karundang, Habibi, Kelurahan Tembong, Noor Dwiantoro.

Melalui bimbingan teknis pelaporan ini, setiap pendampingan hukum, mediasi, maupun konsultasi yang telah dilakukan oleh keempat paralegal tersebut dicatat secara sistematis. Dampaknya bagi masyarakat sangat besar: warga yang kurang mampu mendapat kepastian bahwa kasus mereka dikawal dengan profesional, sementara pemerintah dapat memetakan tren persoalan hukum di tiap kelurahan untuk merumuskan program penyuluhan dan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Kanwil Kemenkum Banten berkomitmen untuk terus membina dan mendampingi para paralegal. Sebab, di tangan merekalah, keadilan tidak lagi terasa berjarak, melainkan hadir mengetuk pintu-pintu rumah warga yang membutuhkan, sejalan dengan visi besar pemerintah pusat.

Tangerang-Banyak inovasi cemerlang yang lahir dari tangan mahasiswa dan dosen, namun sayangnya kerap berujung sebagai pajangan di perpustakaan tanpa memberikan manfaat ekonomi maupun jaminan perlindungan bagi penciptanya. Menjawab tantangan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum menggelar audiensi strategis dengan Universitas Buddhi Dharma, Kamis (26/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar-Butar menegaskan pentingnya kolaborasi ini. "Kita harus mendorong peningkatan perlindungan hukum atas hasil penelitian, inovasi, dan karya intelektual di lingkungan perguruan tinggi," ujar Pagar.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menambahkan perlunya "mengembangkan sinergi dalam pelayanan, pendampingan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual" agar inovasi kampus benar-benar berdaya guna bagi masyarakat.

Langkah awal yang menjadi sorotan dalam audiensi ini adalah perlunya pemetaan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) yang selama ini sudah dihasilkan oleh kampus. Kesadaran untuk mendaftarkan KI dinilai sangat krusial bagi perguruan tinggi karena membawa tiga manfaat besar, yaitu mengangkat reputasi dan akreditasi kampus , membuka peluang komersialisasi agar karya bernilai ekonomi , serta memberikan perlindungan hukum yang pasti. Ada banyak ragam karya kampus yang bisa dilindungi, mulai dari hak cipta untuk skripsi, tesis, jurnal, modul ajar, dan program komputer ; merek untuk nama produk hasil kampus dan logo bisnis ; desain industri untuk produk fisik, furnitur, dan kemasan ; hingga paten untuk alat dan produk inovatif.

Kabar gembiranya, langkah untuk melindungi karya cipta kini menjadi jauh lebih mudah dan sangat terjangkau bagi para inovator kampus. Jika di masa lalu biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran hak cipta bisa mencapai Rp 600.000 untuk perangkat lunak (software) dan Rp 400.000 untuk kategori umum , pemerintah kini telah memangkas biaya tersebut menjadi tarif satu pintu (all in) sebesar Rp 200.000 saja. Penurunan tarif ini diharapkan dapat menghapus keraguan finansial para akademisi untuk segera melegalkan karya keras mereka.

Agar semangat inovasi ini dapat terus difasilitasi, kedua belah pihak sepakat mendorong penguatan Sentra KI di Universitas Buddhi Dharma. Kehadiran Sentra KI ini akan menjadi pusat layanan yang secara optimal membantu pendampingan dan pendaftaran Hak Cipta, Paten, Merek, maupun Desain Industri bagi para dosen dan mahasiswa. Selain pendampingan teknis, sentra ini juga berfungsi memberikan kejelasan aturan terkait pembagian hak kepemilikan antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak universitas. Melalui sinergi ini, Universitas Buddhi Dharma diharapkan mampu mencetak produk-produk inovatif unggulan yang tidak hanya membanggakan almamater, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.