Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten kembali melanjutkan rangkaian Webinar Series “Pekan Jaminan Fidusia Tahun 2025” yang memasuki hari ketiga pada Kamis (04/12/2025). Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom ini menjadi puncak dari tiga hari penyelenggaraan edukasi publik mengenai tata kelola, mekanisme, hingga penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia.

Rangkaian ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Kemenkum Banten dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong penerapan fidusia yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Septi Erni. Dalam sambutannya, Septi menekankan bahwa edukasi fidusia merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah sengketa, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap proses penjaminan berlangsung sesuai aturan.

Materi pertama disampaikan oleh Kompol Yudha Hermawan, Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Banten, yang menguraikan secara komprehensif mengenai peran dan pendampingan kepolisian dalam sengketa eksekusi jaminan fidusia. Ia menyoroti berbagai kasus penarikan objek fidusia yang kerap menjadi polemik di lapangan, serta menegaskan pentingnya setiap tindakan eksekusi dilakukan berdasarkan koridor hukum, termasuk Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak.

Lebih lanjut, Kompol Yudha menjelaskan tahapan yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum eksekusi dilakukan, termasuk adanya wanprestasi yang sah, somasi, mekanisme administratif, hingga pendampingan aparat untuk memastikan tidak terjadi intimidasi atau kekerasan. Ia juga menekankan bahwa debt collector tidak memiliki kewenangan menarik barang tanpa prosedur hukum yang benar.

Materi kedua disampaikan oleh Bonny Daniel, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, yang membawakan materi “Proses Sengketa Sita Jaminan Fidusia serta Kewenangan Eksekutorial”. Bonny menjelaskan akar filosofis lahirnya jaminan fidusia, karakteristik hukum fidusia sebagai hak kebendaan, serta asas-asas fundamental seperti asas spesialitas, aksesoir, dan preferen.

Ia menguraikan perubahan signifikan dalam praktik eksekusi fidusia pasca Putusan MK, termasuk kewajiban pembuktian wanprestasi, prosedur aanmaning, hingga mekanisme pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan. Bonny menegaskan bahwa lembaga peradilan kini menjadi penyeimbang agar eksekusi tidak dilakukan dengan “kekuatan otot”, melainkan dengan “kekuatan hukum”.

Selanjutnya, Dr. Bonny memaparkan prosedur eksekusi sesuai ketentuan UU Fidusia, dari permohonan eksekusi, verifikasi data, penetapan teguran, hingga penjualan melalui lelang. Ia juga membahas dimensi pidana dalam sengketa fidusia, termasuk potensi jerat pasal penggelapan, penadahan, hingga tindak kekerasan apabila eksekusi dilakukan di luar koridor hukum.

Materi ketiga disampaikan oleh Elly Nur Samsiah, Advokat dari LBH Pena Keadilan Nusantara, yang membahas Pandangan Hukum tentang Sengketa Sita Jaminan Fidusia Sepihak dan Cara Antisipasi. Elly menegaskan bahwa penarikan sepihak tanpa persetujuan debitur atau putusan pengadilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Putusan MK dan berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.

Ia memetakan risiko pidana pada praktik penarikan sepihak, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), perampasan, hingga penadahan. Tidak hanya menganalisis akar masalah, Elly juga memberikan strategi antisipasi bagi debitur maupun kreditur agar sengketa tidak terjadi, mulai dari pentingnya dokumentasi, verifikasi legalitas sertifikat fidusia, pemenuhan kewajiban pelaporan, hingga penggunaan mekanisme mediasi atau BPSK sebagai kanal penyelesaian.

Selain itu, Elly menguraikan contoh kasus yang sering muncul, seperti penarikan kendaraan tanpa sertifikat fidusia atau penarikan barang ketika debitur hanya terlambat 1–2 hari. Ia menekankan bahwa edukasi publik diperlukan agar masyarakat tidak mudah terintimidasi dan memahami hak-haknya dalam proses fidusia.

Webinar hari ketiga ini menjadi puncak kegiatan Pekan Jaminan Fidusia 2025 yang telah berhasil menjangkau sekitar 850 peserta selama tiga hari penyelenggaraan. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan pemahaman mengenai prosedur fidusia, dinamika sengketa, dan mekanisme perlindungan hukum.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Banten berharap edukasi fidusia dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, menjadi pondasi pemahaman hukum yang lebih kuat bagi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, notaris, advokat, hingga lembaga peradilan dalam mewujudkan praktik fidusia yang adil dan berintegritas. (Humas Kemenkum Banten)

Banten - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten secara serentak melaksanakan rangkaian kegiatan Monitoring, Pemantauan, dan Evaluasi (Monev) terhadap berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) di seluruh kabupaten/kota pada Kamis (04/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten sebagai tindak lanjut atas proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (HPPK) yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Di Kota Cilegon, tim perancang yang terdiri dari Surya dan Ulva melakukan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Raperkada Tahun 2025 di Ruang Kepala Bagian Hukum Kota Cilegon. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, Agung Budi Prasetya, dan Pribadi selaku Perancang Ahli Muda.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tindak lanjut penyusunan regulasi berjalan terarah dan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil monev, Raperda tentang Perseroan Daerah BPRS Cilegon Mandiri sedang dalam proses pembahasan Pansus DPRD, sedangkan Raperwal tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2025.

Masih di Kota Cilegon, tim lainnya, Sulistriani, Bayu Budiono, dan Dinni Damayanti, melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Raperda inisiatif DPRD di Ruang Rapat Sekretaris DPRD Kota Cilegon.

Pertemuan diterima oleh Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi DPRD, Adriansyah. Tim menemukan bahwa Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika telah selesai difasilitasi Biro Hukum Pemprov Banten dan menunggu penandatanganan Sekda Provinsi sebelum dibawa ke Paripurna DPRD untuk ditetapkan.

Sementara itu, tim perancang lain juga melaksanakan Monev serupa di Kabupaten Lebak bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Lebak. Tim yang terdiri dari Melinda dan Suradi memastikan bahwa seluruh raperda yang telah diharmonisasi memiliki kejelasan tindak lanjut.

Dari hasil pemantauan, sejumlah raperda strategis, seperti Raperda Penyertaan Modal Daerah, Raperda Perubahan Bentuk Hukum BUMD, serta Raperda RPJMD 2025–2029, telah selesai dan ditetapkan. Adapun beberapa raperda lainnya masih menunggu proses registrasi di tingkat provinsi.

Di Kota Tangerang Selatan, kegiatan monev dilakukan oleh Tanti dan Arya bersama Bagian Hukum Setda Tangsel. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Raperda RPJMD 2025–2029 telah ditetapkan menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2025, sementara Raperda RTRW 2025–2045 masih dalam pembahasan Pansus DPRD. Selain itu, Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih juga telah resmi ditetapkan dengan Nomor 27 Tahun 2025.

Kegiatan serupa juga berlangsung di Kota Tangerang, dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Hafiz, Devi, dan Alief. Pada monev tersebut, tim menemukan bahwa sejumlah raperda strategis, termasuk RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024, telah ditetapkan menjadi Perda. Selain itu, tujuh Raperwal juga telah disahkan, sedangkan beberapa Raperwal lainnya masih menunggu proses penandatanganan atau sedang dalam tahap harmonisasi.

Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi ini merupakan upaya memastikan seluruh rancangan regulasi daerah berjalan dengan baik, terarah, serta sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil monev juga menjadi dasar perbaikan penyusunan regulasi di tingkat daerah agar setiap raperda maupun raperkada memiliki kepastian hukum dan dapat segera diimplementasikan. (Humas Kemenkum Banten)

Tangerang - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat resmi meluncurkan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Kalimantan Barat. Peresmian berlangsung di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan merupakan capaian strategis dalam upaya memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kamis, (04/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. Ria Norsan, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, perwakilan Komnas Perempuan, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, kepala daerah se-Kalimantan Barat, dan direktur lembaga bantuan hukum. Hadir pula kepala kantor wilayah se-Indonesia melalui sambungan virtual serta aparatur desa dan lurah dari seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Acara diawali dengan penampilan tari oleh Warga Binaan dari Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, dilanjutkan dengan pemutaran video dokumentasi proses pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa pembentukan pos bantuan hukum merupakan implementasi amanat regulasi dan instruksi nasional dalam perluasan layanan hukum bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat memiliki empat fungsi strategis, yakni mendekatkan layanan hukum, menghadirkan paralegal sebagai garda depan advokasi, memperkuat kolaborasi antar lembaga, serta menyediakan ruang edukasi, konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum.

Ia juga melaporkan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum telah mencapai 100 persen atau 2.145 desa/kelurahan per 8 Oktober 2025, serta telah dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak sebagai bentuk penguatan kompetensi sumber daya hukum berbasis masyarakat. Pada kesempatan yang sama disampaikan prestasi Kalimantan Barat dalam ajang Peacemaker Justice Award 2025, di mana Kepala Desa Anik Dingir, Hemirinci, berhasil meraih peringkat pertama nasional.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian Kalimantan Barat yang menempati posisi daerah dengan pembentukan pos bantuan hukum tercepat secara nasional. Ia menyebutkan bahwa secara nasional telah terbentuk 70.441 Pos Bantuan Hukum dari 83.946 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Ia berharap kehadiran pos ini menjadi garda terdepan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan dan informasi hukum yang mudah, terukur, dan terstandar.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum terakreditasi. Selanjutnya diberikan sejumlah penghargaan kepada para kepala daerah, perguruan tinggi, lembaga mitra, dan desa yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pos bantuan hukum.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa hadirnya Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan langkah monumental dalam pembangunan demokrasi dan keadilan di Kalimantan Barat. Ia berharap pos ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan manfaat dalam penyelesaian sengketa, pendampingan hukum, dan mediasi berbasis komunitas. Gubernur kemudian secara resmi meresmikan 2.145 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan sesi foto bersama.

Dengan peresmian ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan layanan bantuan hukum berbasis desa, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memastikan keberlanjutan sistem melalui pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kapasitas paralegal secara berkala.

Turut menyaksikan secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar dari Hotel Mercure BSD (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima kunjungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi Manajemen Risiko (MR) dan Audit Ketaatan atas Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (04/12/2025) di Ruang Rapat Corpu.

Kegiatan entry meeting dipimpin langsung oleh Plt. Inspektur Wilayah III, Budi, dan dihadiri oleh tim auditor Inspektorat Jenderal, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh unit terkait di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Banten.

Pelaksanaan evaluasi dan audit ini merupakan bagian dari agenda pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal untuk memastikan tata kelola institusi berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.

Dalam sambutannya, Plt. Inspektur Wilayah III, Budi, menegaskan bahwa evaluasi Manajemen Risiko memiliki tujuan strategis untuk memastikan penerapan MR pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum berjalan terukur dan objektif.

“Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat kematangan manajemen risiko, memastikan proses penyusunan MR sesuai dengan Permenkum Nomor 15 Tahun 2025, serta mendukung efektivitas penerapan MR demi tercapainya tujuan organisasi,” ujarnya.

Selain Evaluasi MR, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan Audit Ketaatan atas Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Banten. Menurut Budi, audit ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum oleh Kantor Wilayah telah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

“Audit ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern, menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan hukum dengan regulasi, mengukur efektivitas dan efisiensi layanan, sekaligus menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan hukum,” jelasnya.

Budi menambahkan bahwa hasil audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Hukum untuk memperkuat layanan publik berbasis prinsip akuntabilitas dan integritas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi dan audit oleh Inspektorat Jenderal. Ia pun menyampaikan capaian kinerja yang diraih Kanwil Kementerian Hukum yang mendapatkan peringkat pertama di 3 (tiga) DIPA.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh proses kerja kami berjalan sesuai standar, terukur, serta mampu memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja,” ujarnya.

Kegiatan entry meeting ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Banten dan Inspektorat Jenderal untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas sesuai amanat regulasi dan arah kebijakan Kementerian Hukum. (Humas Kemenkum Banten)

Tangerang - Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan Diskusi Publik Ngophi (Ngobrol Bareng Otoritas Pusat dan Hukum Internasional) sebagai upaya penguatan layanan Apostille dan optimalisasi kerja sama hukum internasional mulai 3 hingga 4 Desember 2025, bertempat di Hotel Mercure BSD, Rabu (03/12/2025).

Ngophi tahun ini tidak hanya berfokus pada pembahasan penyederhanaan layanan Apostille, tetapi juga memperkuat efektivitas kerja sama penanganan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi. Seluruh pembahasan dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan hukum lintas negara dapat berjalan cepat, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam sambutannya melalui Zoom, menegaskan bahwa transformasi digital adalah kunci peningkatan kualitas layanan publik. Ia menyampaikan bahwa Ditjen AHU saat ini mengelola dua layanan strategis terkait Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), yaitu layanan kerja sama internasional dan layanan Apostille.

“Transformasi digital menjadi pondasi agar pelayanan semakin cepat, efisien, dan memenuhi standar global,” ujarnya.

Widodo menjelaskan bahwa Ditjen AHU terus memperkuat koordinasi kelembagaan dengan berbagai instansi seperti KPK, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan proses MLA dan ekstradisi, termasuk peningkatan kualitas verifikasi dokumen publik melalui Apostille.

Lebih lanjut, Widodo menekankan pentingnya Sistem Manajemen Otoritas Pusat (SMOP), yakni platform digital yang disiapkan Ditjen AHU untuk mempermudah pengelolaan permintaan kerja sama internasional. Sistem ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dan kementerian/lembaga terkait secara optimal mulai tahun 2026.

Kegiatan Ngophi juga menjadi sarana diseminasi kepada pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, notaris, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas mengenai konsep dasar layanan Apostille serta arah pengembangannya. Ditjen AHU menilai bahwa peningkatan pemahaman lintas sektor akan memperkuat implementasi Konvensi Apostille secara nasional.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Picesco Andika Tulus, serta tim kerja Administrasi Hukum Umum. Kehadiran Kanwil menjadi penting mengingat perannya sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan layanan Apostille di daerah (Humas Kemenkum Banten)