Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, menegaskan komitmen penguatan akses keadilan bagi masyarakat desa dan kelurahan melalui optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus (Parletaksus) Angkatan II.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pendampingan Posbankum dan Pelaksanaan Parletaksus Angkatan II yang digelar di Bale Soepomo Lantai III Kemenkum Banten, Rabu (21/01/2026).

Dalam sambutannya, Pagar Butar Butar menyampaikan bahwa hingga saat ini Posbankum telah terbentuk secara penuh di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Banten. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, pemerintah daerah, serta para Pemberi Bantuan Hukum di wilayah Banten.

Keberadaan Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi yang mudah diakses masyarakat.Ia menekankan bahwa pembentukan Posbankum harus diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya paralegal.

Menurutnya, paralegal memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat pada layanan bantuan hukum nonlitigasi, sehingga wajib dibekali kompetensi dasar hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengamanatkan peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Lebih lanjut, Pagar Butar Butar menjelaskan bahwa pelatihan paralegal serentak telah dilaksanakan sebelumnya dan dilanjutkan dengan masa aktualisasi di masing-masing Posbankum desa dan kelurahan. Pada tahap selanjutnya, Parletaksus Angkatan II akan kembali melibatkan seluruh Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di Provinsi Banten, dengan teknis pelaksanaan yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Ia berharap dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, tidak hanya pada tahap pembentukan Posbankum, tetapi juga dalam pendampingan dan pelaksanaan pelatihan paralegal secara berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten juga mengingatkan pentingnya kepatuhan Pemberi Bantuan Hukum terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk tindak lanjut atas hasil audit Inspektorat Jenderal terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Hal ini dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan optimal, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

Rapat pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret dalam memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, sekaligus mendorong terwujudnya layanan bantuan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan semakin dekat dengan masyarakat di Provinsi Banten.

Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Hadi Prawoto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta jajaran. (Humas Kemenkum Banten)

Yogyakarta - Kementerian Hukum meresmikan pembentukan 438 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan dan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan peresmian tersebut, DIY resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan yang dekat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur, serta seluruh Bupati dan Wali Kota atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dalam mewujudkan layanan hukum yang merata hingga tingkat kelurahan dan kalurahan.

“Keberadaan 438 Posbankum yang didukung 26 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di DIY bukan sekadar angka, tetapi harus dipandang sebagai ekosistem gotong royong untuk menyelesaikan sengketa masyarakat secara damai di luar pengadilan,” tegas Menteri Hukum.

Secara nasional, Menkum menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 80.298 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 95,66 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan melalui Peacemaker Training. Dari 802 Kepala Desa dan Lurah yang mengikuti pelatihan pada 2025, terpilih 130 peserta untuk mengikuti audisi di Jakarta, termasuk tiga Lurah dari DIY yang turut ambil bagian dalam ajang Peacemaker Justice Award.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, kekerasan dalam rumah tangga, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Posbankum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada warga negara yang merasa sendirian di hadapan hukum, Posbankum telah hadir di 80.298 Desa/Kelurahan, Akses hukum semakin luas di Indonesia”. ujar Menteri Hukum.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, berharap peresmian Posbankum tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan hingga ke tingkat akar rumput. “Peresmian ini diharapkan menjadi titik awal penguatan akses keadilan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Ia memandang Pos Bantuan Hukum sebagai bagian penting dari reformasi kalurahan yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan pembelajaran hukum bagi warga. “Posbankum bukan sekadar program, tetapi ruang perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sri Sultan berharap Posbankum dalam pelayanannya memiliki empati dalam mendampingi warga, mampu menjelaskan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan mengedepankan rasa keadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, dan 438 kalurahan/kelurahan dengan keragaman sosial dan budaya memiliki potensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum. Oleh karena itu, keberadaan Posbankum dinilai strategis untuk menyelesaikan persoalan hukum sejak dini di tingkat kalurahan dan kelurahan.

Ia menjelaskan bahwa penguatan Posbankum di DIY turut didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan paralegal dan juru damai. Sepanjang 2025, sebanyak 291 peserta telah mengikuti pelatihan paralegal bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum, dengan 83 orang tersertifikasi sebagai Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA), serta 51 Lurah mengikuti Peacemaker Training dan menyandang gelar Non Litigation Peacemaker (NLP).

Dengan capaian tersebut, Posbankum Kelurahan dan Kalurahan di DIY diharapkan menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa secara damai, partisipatif, dan berkelanjutan.

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyaksikan secara virtual peresmian 438 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/01/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono dalam laporannya menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan akses keadilan hadir hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan, meningkatnya pembangunan desa berbanding lurus dengan kompleksitas persoalan hukum di masyarakat. Kesenjangan literasi hukum dan keterbatasan layanan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

“Negara harus hadir memastikan akses keadilan yang setara bagi masyarakat desa, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum,” ujarnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, peresmian Posbankum merupakan peneguhan sikap negara bahwa keadilan tidak boleh berhenti di pusat dan tidak boleh berjarak dari rakyat.

“Hukum tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang kuat secara ekonomi maupun pengetahuan hukum,” kata Sultan.

Menurut Sultan, desa dan kelurahan adalah ruang hidup nilai, etika, dan rasa keadilan, tempat persoalan manusia pertama kali muncul dan seharusnya pula pertama-tama diupayakan penyelesaiannya. Ia menekankan hukum menurut falsafah jawa sebagai jiwa Posbankum.

“Penegakan hukum harus menguatkan, bukan mempermalukan; melindungi, bukan mengintimidasi. Keadilan adalah upaya menemukan ketenteraman bersama tanpa merendahkan siapa pun,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan, pembentukan Posbankum merupakan bagian dari reformasi birokrasi di tingkat kelurahan yang selaras dengan Asta Cita Presiden.

“Akses keadilan tidak boleh hanya dinikmati golongan tertentu. Keadilan harus dirasakan seluruh warga negara, termasuk melalui satuan pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” kata Supratman.

Ia menambahkan, di DIY terdapat 438 Posbankum yang didukung 26 organisasi bantuan hukum terakreditasi Kemenkum. Jika penyelesaian tidak tercapai di tingkat Posbankum dan perkara berlanjut ke litigasi, negara menyediakan pembiayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu.(Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Serang tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Bersubsidi yang digelar di Ruang Rapat Bagian Hukum Kota Serang, Senin (19/01/2026).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Kota Serang, Sumartini. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi Banten, Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang beserta jajaran selaku pengusul, jajaran Bagian Hukum Kota Serang, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten, Huda Hardianto dan Mas Galih.

Pembahasan difokuskan pada perumusan dasar hukum dan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota terkait penyelenggaraan operasi pasar bersubsidi di Kota Serang. Dalam forum tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait urgensi pembentukan peraturan.

Disampaikan bahwa penyusunan peraturan wali kota perlu dilandasi kebutuhan yang jelas dan permasalahan konkret di lapangan, mengingat kegiatan operasi pasar bersubsidi telah berjalan selama dua tahun tanpa adanya mandat eksplisit dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum Banten menekankan pentingnya kejelasan konsep kegiatan dalam rancangan peraturan tersebut. Regulasi dinilai perlu mengatur secara tegas mengenai definisi kegiatan, apakah dikategorikan sebagai operasi pasar atau pasar murah bersubsidi, serta menetapkan secara jelas pelaksana kegiatan, baik oleh perangkat daerah maupun melalui kerja sama dengan BUMD atau pelaku usaha.

Dari aspek pembentukan peraturan, Kanwil Kementerian Hukum Banten mengingatkan agar substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan wali kota tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. (Humas Kemenkum Banten)

Kota Tangerang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten turut berperan aktif dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Pemberian Uang Jasa Kemasyarakatan bagi Guru Agama, Petugas Pengurus Jenazah, dan Petugas Kebersihan Rumah Ibadah yang digelar pada Senin (19/01/2026)

Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang, Agus Wibowo, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Biro Hukum Provinsi Banten, Kejaksaan Negeri Tangerang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kesbangpol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta jajaran Bagian Hukum Kota Tangerang.

Pembahasan diawali dengan pemaparan urgensi penyusunan rancangan peraturan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang. Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai upaya menghadirkan kebijakan yang adil dan inklusif, khususnya dengan memperluas pemberian uang jasa kemasyarakatan yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru agama Muslim, agar dapat mencakup unsur lintas agama.

Kebijakan ini dirancang dengan mengadopsi mekanisme yang telah berjalan, meliputi pendataan, verifikasi, dan penyaluran melalui kecamatan, serta ditujukan bagi warga Kota Tangerang yang bertugas di wilayah Kota Tangerang. Insentif direncanakan mulai dibayarkan pada Januari 2026 sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing kecamatan.

Dalam forum tersebut, Perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyampaikan sejumlah masukan substantif dan teknis guna memastikan rancangan peraturan disusun secara selaras, sistematis, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masukan tersebut antara lain terkait konsistensi judul dengan materi muatan, penyederhanaan dan keseragaman nomenklatur penerima insentif, serta penyempurnaan konsiderans agar memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara utuh. Selain itu, ditekankan pula pentingnya kejelasan alur pemberian insentif, pengaturan tim verifikasi dan penetapan di tingkat kecamatan, serta pemisahan yang tegas antara kriteria penerima dan persyaratan administratif.

Perancang juga mendorong agar pengaturan pemberian insentif dirumuskan dalam satu peraturan yang bersifat lintas agama, inklusif, dan non-diskriminatif, sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yang mengatur substansi sejenis. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan kemudahan implementasi di lapangan. (Humas Kemenkum Banten)