Serang – Dalam rangkaian Upacara Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Banten yang digelar di Lapangan Upacara Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Sabtu (4/10/2025), Pemerintah Provinsi Banten memberikan Peace Maker Justice Award 2025 kepada lima aparatur desa dan kelurahan yang dinilai berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan sosial di wilayahnya.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Lurah Kadu Agung, Lurah Jurang Mangu Timur, Lurah Sukamulya, Lurah Ramanju, serta Kepala Desa Surianeun. Mereka dinilai berhasil menjadi teladan dalam mengedepankan dialog, menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan harmonis.

Upacara ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah. Kehadiran Kanwil Kemenkum Banten menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong terciptanya keadilan sosial dan penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur Banten, Andra Soni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kiprah para lurah dan kepala desa penerima penghargaan. “Peace Maker Justice Award merupakan bentuk apresiasi terhadap aparatur desa dan kelurahan yang telah berkontribusi nyata menjaga perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun Banten yang damai dan sejahtera,” ungkapnya, didampingi Wakil Gubernur Ahmad Dimyati.

Momentum HUT ke-25 Provinsi Banten ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparatur desa/kelurahan, serta masyarakat dalam menciptakan Banten yang maju, adil, dan merata(Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Banten yang digelar di Lapangan Upacara Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Sabtu (4/10/2025). Tahun ini, peringatan HUT Provinsi Banten mengusung tema “Kolaborasi Kuat untuk Banten Maju, Adil dan Merata.”

Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan, antara lain pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, serta UUD 1945. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Provinsi Banten, yang juga mengenang perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dan para tokoh pendiri Banten hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi, serta penghargaan bagi ASN dan masyarakat berprestasi di wilayah Banten.

Gubernur Banten, Andra Soni, selaku Inspektur Upacara menyampaikan sambutan yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang telah diinisiasi oleh para gubernur sebelumnya, bersama Wakil Gubernur Ahmad Dimyati.

“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memajukan kesejahteraan daerah. Pada momentum HUT ke-25 ini, kita juga merilis transformasi layanan publik melalui hadirnya Trans Banten yang akan segera beroperasi sebagai transportasi modern, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Gubernur Andra Soni.

Peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta masyarakat dalam mewujudkan Banten yang maju, adil, dan merata(Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kepala Kantor Wilayah Pagar Butar Butar turut hadir dalam kegiatan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin yang dipimpin oleh Gubernur Banten, Andra Soni, di Kesultanan Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (03/10/2025).

Ziarah ini menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke-25 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten bersama unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa momentum HUT ke-25 harus menjadi refleksi perjalanan sejarah sekaligus komitmen bersama membangun Banten yang lebih baik.

“Ini adalah kali pertama saya memperingati HUT Banten sebagai Gubernur. Mari kita bekerja lebih ikhlas demi mewujudkan Banten yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi. Tema HUT kali ini, Kolaborasi Kuat untuk Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, harus benar-benar kita wujudkan bersama,” ujarnya.

Menurut Andra Soni, ziarah ke makam pendiri Kesultanan Banten tersebut bukan hanya tradisi, melainkan bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus peneguhan komitmen dalam melanjutkan perjuangan untuk kemajuan daerah.

“Mari kita bersama-sama memperingati HUT Banten dengan lebih bermakna,” tambahnya.

Kakanwil Pagar Butar Butar menyatakan bahwa momen ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai sejarah, persatuan, serta integritas dalam melaksanakan tugas. Kehadirannya bersama jajaran Kanwil Kemenkum Banten juga menjadi wujud dukungan terhadap semangat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan Provinsi Banten (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kementerian Hukum kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dalam laporannya menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat akuntabilitas dan komunikasi lintas unit.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial penyerahan laporan, tetapi wadah evaluasi agar laporan keuangan kita semakin akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen kita menuju good governance dan clean governance,” ujar Sekjen.

Anggota I BPK RI dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi Kementerian Hukum dalam menjaga transparansi dan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.

“Capaian opini WTP ke-16 ini membuktikan komitmen Kementerian Hukum terhadap tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan menjadi kunci. Kami mencatat 91,39% rekomendasi di Kementerian Hukum serta 92,16% di Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditindaklanjuti,” tegasnya.

BPK juga menyoroti kinerja keuangan positif Kementerian Hukum, di antaranya realisasi PNBP sebesar Rp11,20 triliun, kenaikan 15,45% dari tahun sebelumnya, serta inovasi layanan berbasis digital hingga pengakuan Ombudsman RI sebagai kementerian yang patuh, transparan, dan berintegritas.

Menteri Hukum dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK dan menegaskan komitmen kementerian untuk terus memperkuat tata kelola.

“Sejak 2009 hingga 2024 kita berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 16 kali berturut-turut. Capaian ini tidak terjadi begitu saja, melainkan berkat pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, menjadikan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama, serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini organisasi,” ujarnya.

Acara ditutup dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan foto bersama. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk terus memperkokoh prinsip akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang bersih (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum memberikan arahan penguatan di Kanwil Kemenkum Banten. Dalam kesempatan ini, Kabadan menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (02/10/2025).

“Nilai-nilai Pancasila harus selalu tertanam dalam benak kita sebagai ASN. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus dilaksanakan, termasuk menghidupkan nilai integritas yang bersumber dari Pancasila. Kita harus terbiasa menjalankan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga marwah Kementerian Hukum dengan melaksanakan aturan yang berlaku,” tegas Kabadan.

Lebih lanjut, Kabadan menyampaikan arah transformasi pendidikan hukum melalui penggabungan Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Kampus ini akan menjadi pusat pendidikan hukum terapan dengan empat program studi unggulan, yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pembangunan Hukum Nasional, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Hukum Administrasi Hukum Umum (AHU).

Penguatan kelembagaan ini akan menjadikan lulusan politeknik lebih siap sebagai pejabat fungsional di bidang hukum. Kabadan menyampaikan bahwa izin penerimaan mahasiswa baru direncanakan pada Maret 2026, sementara pada Februari 2025 akan diresmikan nama Kampus Pengayoman Pancasila sebagai identitas baru BPSDM Hukum.

“Kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pimpinan harus menjadi teladan dan role model. Reformasi pendidikan hukum ini diharapkan mampu melahirkan SDM Kementerian Hukum yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi nilai Pancasila,” tutup Kabadan.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, beserta jajaran Kemenkum Banten (Humas Kemenkum Banten)