Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (07/01/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan diikuti oleh seluruh Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Balai Harta Peninggalan, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi yang menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika birokrasi yang semakin kompleks.

Melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025, setiap unit kerja diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan program dan kegiatan, guna mencegah tidak tercapainya target kinerja, munculnya permasalahan administrasi, serta gangguan terhadap proses birokrasi dan capaian indikator reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan juga mendorong seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dan menjadikan manajemen risiko sebagai instrumen pengamanan kinerja organisasi. Penerapan manajemen risiko diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas organisasi sekaligus mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Risma Apriyanti, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan manajemen kinerja dengan manajemen risiko secara eksplisit melalui pendekatan risk-based performance management. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, serta pemantauan dan reviu risiko yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR). Setiap UPR diwajibkan menyusun Piagam Manajemen Risiko serta melakukan pemetaan risiko dalam tiga konteks utama, yaitu risiko kinerja, risiko fraud, dan risiko keuangan, sejak tahap perencanaan tujuan, program, dan kegiatan.

Sebagai penguatan pemahaman, sosialisasi ini juga diisi dengan simulasi pengisian manajemen risiko. Simulasi tersebut bertujuan memberikan gambaran teknis dan praktis mengenai penerapan tahapan manajemen risiko sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025, sehingga peserta mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten diharapkan dapat semakin siap dalam menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, sebagai upaya meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. (Humas Kemenkum Banten)

Serang, 7 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan audiensi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten sebagai upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim serta Bendahara Kanwil Kementerian Hukum Banten. Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait dan jajaran, bertempat di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Kepala KPPN Tipe A1 Serang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan profesionalisme, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, menyampaikan bahwa penandatanganan Pakta Integritas merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

“Pakta integritas ini merupakan komitmen moral dan institusional untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap sinergi yang terbangun dapat terus memberikan dampak positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pagar.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Lisbon Sirait, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya audiensi dan penandatanganan Pakta Integritas tersebut.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk penguatan sinergi antar instansi. Penandatanganan Pakta Integritas diharapkan dapat menjadi landasan bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berintegritas,” ungkap Lisbon.

Melalui audiensi dan penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Banten, Kanwil DJPb Provinsi Banten, dan KPPN Tipe A1 Serang dapat semakin solid dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di Provinsi Banten(Humas Kemenkum Banten)

Tangerang Selatan, 7 Januari 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, didampingi dua orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Banten, menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan, Gedung C, Kota Tangerang Selatan, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Rapat ini bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tangerang Selatan yang berorientasi pada penguatan layanan PAUD Pra SD serta penguatan kesiapan bersekolah bagi anak usia dini. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut rencana standarisasi wajib belajar pendidikan prasekolah melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya, sejalan dengan dukungan terhadap implementasi program Merdeka Belajar.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan harapan agar melalui rapat ini pihaknya memperoleh pencerahan dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten beserta jajaran, sehingga pelaksanaan Raperwal ke depan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, dalam arahannya menyampaikan keyakinannya bahwa semangat Raperwal ini mampu mendorong pendidikan anak usia dini dalam menanamkan nilai-nilai pembentukan generasi pembangunan dan pembelajar yang berkarakter serta berlandaskan nilai keagamaan, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi berkelanjutan agar seluruh komitmen dalam Raperwal ini dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Tangerang Selatan(Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, menyampaikan arahan strategis dalam Apel Pagi di lingkungan Kanwil Kemenkum Banten yang digelar di Bale Soepomo, Rabu (07/01/2026).

Dalam sambutannya, Pagar Butar Butar mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum tengah mempersiapkan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Nasional yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Peresmian Posbankum Nasional ini merupakan hasil rapat Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, bersama para pimpinan tinggi madya. Ini adalah agenda besar yang menunjukkan komitmen negara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kakanwil juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akan dilengkapi dengan sesi telewicara antara Presiden Republik Indonesia dan pengguna layanan Posbankum. Menurutnya, Telewicara Presiden dengan pengguna Posbankum menjadi ruang penting untuk menunjukkan secara langsung bagaimana layanan ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan dan kelancaran kegiatan, Pagar Butar Butar menekankan pentingnya konsultasi dan koordinasi lintas pimpinan.

“Saya minta agar seluruh rencana ini terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bapak Sekjen, Irjen, Wakil Menteri, hingga Menteri. Setelah itu, barulah kita lakukan koordinasi dengan Gubernur Banten sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah,” katanya.

Menutup arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Banten untuk mempersiapkan diri secara maksimal

“Kegiatan ini adalah tanggung jawab bersama. Saya harap seluruh jajaran memahami perannya masing-masing dan bekerja secara akuntabel serta profesional demi menyukseskan agenda nasional ini,” pungkas Pagar Butar Butar.

Apel tersebut diikuti oleh Administrator, JFT/JFU, PPNPN, CPNS, serta anak magang sebagai bagian dari penguatan informasi dan kesiapan internal menghadapi agenda nasional.(Humas Kemenkum Banten)