Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, melantik dan mengambil sumpah tiga orang Notaris Pengganti pada hari ini Selasa (13/12), yang bertempat di Ruang Corporate University Kantor Wilayah Kemenkum Banten.

Pelantikan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya negara dalam memastikan keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pejabat publik di bidang kenotariatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Pagar Butar Butar menegaskan bahwa notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap notaris, termasuk notaris pengganti, harus memahami perannya sebagai pejabat publik.

“Presiden kita berkomitmen bahwa Negara hadir untuk masyarakat. Sebagai pejabat publik, Saudara juga mewakili negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena bergerak di bidang hukum, Saudara harus selalu mengingat Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita nomor 7 terkait reformasi hukum, yang menjadi landasan dalam bekerja dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Kakanwil juga menekankan pentingnya pembinaan dan komunikasi yang baik antara notaris dan Kantor Wilayah. Menurutnya, Kanwil Kemenkum memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap notaris agar tercipta pelayanan hukum yang berkualitas. “Kami mempunyai tanggung jawab pembinaan kepada notaris. Oleh karena itu, komunikasi antara notaris dan Kanwil harus selalu terjaga dan dibangun dengan baik demi mewujudkan notaris yang berintegritas dan profesional, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Kakanwil mengingatkan para Notaris Pengganti untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Ia menegaskan bahwa kesalahan administratif maupun keterangan palsu dari para pihak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Adapun tiga Notaris Pengganti yang dilantik, yaitu Khusnul Khotimah yang menggantikan Notaris Mochamad Amzad di Kabupaten Tangerang, Titi Siti Rohma yang menggantikan Notaris Deska Legira di Kabupaten Tangerang, serta Dhelya Azzahra yang menggantikan Notaris Satri Yani di Kota Tangerang.

Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Rahadyanto. Melalui pelantikan ini, diharapkan para Notaris Pengganti dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta memberikan pelayanan hukum yang berintegritas bagi masyarakat di wilayah Provinsi Banten. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan tugas selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, memberikan pengarahan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tergabung dalam tim pengamanan dan caraka. Selasa (23/12)

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Banten dan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Agus Salim serta Ketua Tim Kepegawaian Wasis Teguh Sambodo.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya etika dan moral sebagai fondasi utama dalam melaksanakan tugas. Ia mengingatkan agar setiap pegawai tidak bekerja dengan mengedepankan ego pribadi, melainkan mengutamakan kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

“Dalam melaksanakan pekerjaan, kita harus selalu mengutamakan etika dan moral. Jangan hanya memikirkan ego sendiri, tetapi bagaimana kita bisa bekerja secara profesional dan saling mendukung,” ujar Pagar Butar Butar.

Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan seluruh PPNPN untuk mampu beradaptasi di mana pun ditempatkan. Menurutnya, kemampuan menyesuaikan diri merupakan kunci dalam menjaga keharmonisan dan kekompakan di lingkungan kerja. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bisa menempatkan diri dan beradaptasi, agar tetap guyub dengan menjunjung tinggi etika,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan menghadapi libur Nataru harus didukung dengan kerja sama yang solid dan berintegritas. “Kita ingin seluruh tim bekerja bersama secara solid, menjaga integritas, dan memberikan rasa aman serta nyaman selama libur Nataru,” tutupnya.

Melalui pengarahan ini, diharapkan seluruh PPNPN, khususnya tim pengamanan dan caraka, dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kondusivitas lingkungan Kanwil Kemenkum Banten selama masa libur Nataru. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ibu Tahun 2025. Bertindak sebagai Inspektur upcara Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni, komandan upacara Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya Afra di Lapangan Kantor Wilayah, Senin (22/12/2025).

Inspektur Upacara Septi Erni membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Disampaikan bahwa pada tahun 2025 ini Hari Ibu mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2025”.

“Tahun 2025 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan,” ujarnya.

Septi Erni juga membacakan bahwa Pemerintah terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), implementasi CEDAW, hingga pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan.

“Semua ini kita dorong agar perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang setara, terlindungi dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, serta mampu berdaya dan berkarya sesuai potensi terbaiknya,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan, sebagai Bangsa yang besar, Hari Ibu tidak boleh berhenti pada peringatan, namun dibutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas sektor, dukungan publik, serta komitmen berkelanjutan untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua—pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya

Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Peringatan ini bukan sekadar seremonial dan bukan pula perayaan "Mother’s Day" sebagaimana dipahami di beberapa budaya, namun merupakan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitasnya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar menghadiri dan memberikan dukungan langsung pada kegiatan nasional Serah Terima Kunci dan Akad Massal 50.030 unit Rumah Subsidi KPR/FLPP yang dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan strategis ini dihadiri dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Hari ini Sabtu, 20 Desember 2025, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi saya nyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan serah terima kunci dimulai,” ucap Presiden Prabowo

Program perumahan subsidi tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, serta para pengembang. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR/FLPP), masyarakat diberikan kemudahan kepemilikan rumah dengan ketentuan yang ringan dan terjangkau.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kemudahan akses perumahan menjadi prioritas pemerintah. Skema pembiayaan yang diterapkan antara lain uang muka sebesar 1 persen, cicilan sekitar Rp1,1 juta per bulan dengan tenor hingga 20 tahun melalui Bank BTN, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 penyaluran rumah subsidi berhasil mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan total 266.000 unit, melampaui capaian tahun 2023 sebanyak 229.000 unit.

Pada kesempatan tersebut, turut disaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Tapera dengan 41 bank mitra penyalur sebagai langkah penguatan kelembagaan dan perluasan jangkauan program pembiayaan perumahan subsidi. Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci keberhasilan program dalam menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Prestasi membanggakan kembali diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan meraih Pemenang I Penganugerahan Legislasi Daerah Tahun 2025 untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan I.

Penghargaan ini diumumkan dalam kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas konsistensi dan kualitas kinerja Kanwil Kemenkum Banten dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini sekaligus menegaskan peran strategis Kanwil Kemenkum Banten sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan regulasi yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Banten diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta Simanjuntak, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Banten. Penghargaan ini diberikan setelah melalui penilaian terhadap kinerja pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkualitas sepanjang tahun 2025.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah atas komitmen dalam meningkatkan mutu legislasi daerah. 

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya simbol capaian, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan sinergi, profesionalitas, dan kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

"Penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi refleksi komitmen dan integritas dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Kami mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus diperkuat, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya taat asas, tetapi juga efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dirjen PP

Melalui capaian Pemenang I Penganugerahan Legislasi Daerah Tahun 2025 ini, Kanwil Kemenkum Banten diharapkan semakin memperkuat perannya dalam mendorong terciptanya regulasi daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta tantangan hukum di daerah. (Humas Kemenkum Banten)