Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten terus berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya di Wilayah Provinsi Banten.

Salah satunya dengan hadir sebagai narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Indikasi Geografis yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, bertempat di kantor BI Banten pada Jumat (09/05/2025).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang diwakili oleh Ekonom Senior, Lukman Hakim dalam sambutannya menekankan pentingnya FGD ini sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan sertifikasi indikasi geografis bagi produk-produk unggulan khas Banten, serta membangun komitmen bersama untuk pelindungan potensi lokal yang bernilai ekonomi.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Rahadyanto sebagai narasumber memaparkan materi terkait pelindungan indikasi geografis, dengan fokus pada pemenuhan syarat formalitas serta tindak lanjut perbaikan dokumen deskripsi hasil pendampingan. Ia menegaskan pentingnya proses yang tepat agar sertifikasi indikasi geografis dapat dicapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Ia menyebut bahwa saat ini baru 1 (satu) Indikasi Geografis Terdaftar dari Banten yaitu Rambutan Parakan Tangerang (dari Kabupaten Tangerang). Tahun ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten sedang dalam proses mendampingi pendaftaran IndiGeo Talas Beneng Pandeglang dan Kopi Puhu (Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang).

“Dalam pendaftaran IndiGeo, potensi-potensi itu harus didukung oleh tindak lanjut Pemerintah Daerah, karena yang dapat mengajukan pendaftaran, serta harus secara aktif menyusun dokumen persyaratan IndiGeo adalah Pemerintah Daerah bersama Masyarakat Pelindungan IndiGeo (MPIG),” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam proses pendaftaran IndiGeo ini, kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten hanya melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah atau MPIG dalam menyusun dokumen persyaratan, bukan secara aktif mendaftarkan atau menyusun dokumen persyaratan. (Humas Kemenkum Banten)

Serang, – Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis (IG), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melanjutkan partisipasi dalam Pelatihan Teknis Jarak Jauh tentang Indikasi Geografis, Rabu (07/05/2025).

Kegiatan pelatihan hari ketiga ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Rahadyanto, bersama dua Analis Kekayaan Intelektual, Heri Santoso dan Istanto, dari ruang kerja masing-masing secara daring.

Adapun materi pelatihan hari ini meliputi teknis penyusunan dokumen IG, tata cara pemeriksaan dan pengawasan IG, serta penguatan peran Kantor Wilayah dan Pokja Daerah dalam pengawasan produk IG.

Sebagai bentuk evaluasi, seluruh peserta mengikuti ujian komprehensif melalui platform e-learning. Pelatihan ini dijadwalkan ditutup secara resmi pada Kamis, 8 Mei 2025.

Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Banten dalam mendukung perlindungan hukum terhadap produk unggulan lokal berbasis potensi geografis. (Humas Kemenkum Banten)

Kab. Tangerang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Tim kerja Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan verifikasi faktual terhadap permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, Wen Quan Chen, pada Jumat (09/05/2025).

Bertempat di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, verifikasi faktual ini merupakan bagian dari rangkaian prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tim melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kebenaran domisili, lingkungan tinggal, dan profesi pemohon yang diketahui menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Indonesia. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam guna mengetahui latar belakang pribadi dan sosial pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Wen Quan Chen telah menetap di Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan telah memiliki usaha yang berjalan di dalam negeri. Pemohon menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia karena telah lama tinggal dan berkontribusi dalam dunia usaha di Indonesia.

Sebagai bagian lanjutan dari proses administrasi, pemohon akan menjalani tahap verifikasi wawancara di Kantor Wilayah. Proses ini akan melibatkan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan yang terdiri dari unsur Kemenkum, Keimigrasian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, serta Kepolisian Daerah Banten.

Kegiatan verifikasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban administrasi kewarganegaraan dan memastikan bahwa proses pewarganegaraan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan nasional. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Selain Rancangan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten juga melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, pada Kamis(08/05/25).

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi dipimpin dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta S.T. Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan terkait pentingnya Pengharmonisasian ini karena merupakan amanat di dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian Staf Ahli Wali Kota Tangerang Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Indri Astuti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Divisi, karena teman-teman Perancang Kanwil Kemenkum Banten terus mengikuti dan mendampingi Pemerintah Kota Tangerang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Wali Kota Tangerang. Rapat dilanjutkan dengan Penyampaian masukan dan tanggapan dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang telah dilibatkan dalam pembahasan kedua rancangan peraturan tersebut.

Diakhir rapat, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian dan Draf Rancangan oleh Kepala Divisi, Staf Ahli Wali Kota, dan Ketua Tim Pokja I. Di dalam kesempatan kali ini dilaksanakan juga penandatanganan 2 (dua) draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyertaan Modal Kepada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah yang pada rapat sebelumnya belum adanya kesepakatan dan dihadiri oleh Perwakilan dari Bagian Perekonomian Kabupaten Lebak dan Bagian Hukum Kabupaten Lebak(Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menghadiri kegiatan Sosialisasi Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten pada Kamis, (08/05/2025) di Ruang Rapat Dinas PUPR Provinsi Banten.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik dalam menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menegaskan pentingnya peran lembaga publik dalam memastikan standar layanan informasi publik terus meningkat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi teknis mekanisme pelaksanaan Monev dan pengisian instrumen penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara daring melalui aplikasi E-Monev.

Tahun ini, indikator penilaian mengalami penambahan dari 4 menjadi 6 indikator, yaitu Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi, serta Digitalisasi. Enam indikator ini mencakup 80% dari total bobot penilaian. Sementara itu, 20% sisanya berasal dari tahapan Presentasi dan/atau Visitasi, yang menilai inovasi layanan informasi serta strategi penyebaran informasi kepada publik.

Dengan partisipasi Kemenkum Banten dalam kontestasi ini menjadi komitmen dalam menjaga dan meningkatkan transparansi layanan informasi publik, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. (Humas Kemenkum Banten)