Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dan Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2024 yang dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (26/06/2025).

Turut mengikuti dari Ruang Rapat Utama Kemenkum Banten, Plt. Kepala Kantor Wilayah Picesco Andika Tulus, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim beserta jajaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya melaksanakan SPI untuk menilai tingkat integritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. SPI menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian intern, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkum RI Baroto menyampaikan bahwa hasil SPI menjadi indikator penting yang mencerminkan upaya dan komitmen nyata dari setiap unit kerja dalam membangun budaya integritas. Ditekankan pula bahwa kontribusi SPI terhadap indeks reformasi birokrasi cukup signifikan, yakni sebesar 10%, sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja.

“Pada tahun 2024, Kemenkum berhasil meraih skor SPI sebesar 78,4, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang hanya 71,92. Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang patut kita syukuri bersama,” ujar beliau.

Disampaikan pula bahwa SPI bukan hanya sekadar survei atau alat pengukuran, tetapi juga merupakan bagian dari gerakan bersama untuk menciptakan ekosistem organisasi yang bersih, akuntabel, dan antikorupsi. Dengan penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan budaya integritas, diharapkan potensi korupsi dapat diminimalisasi bahkan dicegah sejak dini.

Sebagai penutup sambutan, Baroto pun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta, pimpinan, dan jajaran teknis yang telah menunjukkan komitmen aktif dalam mendorong perbaikan integritas di lingkungan Kemenkum.

“Mari kita jadikan SPI sebagai momentum perbaikan yang nyata, bukan sekadar formalitas. Bersama, kita kuatkan budaya antikorupsi demi Kemenkum yang lebih terpercaya dan berintegritas,” pungkasnya. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Dalam rangka memperkuat kerangka hukum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bertempat di Aula Lantai III Kantor Wilayah, Kamis (26/06/2025).

Rapat ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan.

Rancangan peraturan kepala daerah yang dibahas diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur operasional koperasi berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Picesco Andika Tulus dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi ini adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa raperkada yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan substansi yang ada dalam Raperkada telah tepat dan tidak multitafsir. Tujuannya adalah melindungi anggota koperasi serta mendukung operasional koperasi yang akuntabel,” ujar Picesco.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono, turut menyampaikan bahwa dengan 1.552 desa/kelurahan di Provinsi Banten, dibutuhkan pembinaan berkelanjutan setelah koperasi terbentuk.

“Kami berterima kasih kepada Kanwil Kemenkum Banten yang telah membantu percepatan pembentukan KMP hingga saat ini telah mencapai 100 persen. Namun, setelah pembentukan, koperasi ini juga harus dibina dan ditingkatkan kapasitasnya,” ungkap Agus.

Arahan teknis juga disampaikan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Marsinta Simanjuntak, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan finalisasi dari rapat koordinasi sebelumnya.

“Kehadiran regulasi yang matang dan harmonis menjadi landasan penting bagi jalannya Koperasi Merah Putih. Kami ingin memastikan bahwa setiap peraturan kepala daerah yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aplikatif dan memberi perlindungan kepada seluruh anggota koperasi.” Ujarnya.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan draf Peraturan Kepala Daerah sebagai simbol kesepakatan dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program nasional koperasi berbasis desa/kelurahan tersebut. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Picesco Andika Tulus didampingi Kepala Divisi Peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak mengikuti olahraga bersama di Mapolda Banten. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka peringatan HUT ke-79 Bhayangkara.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-79 sekaligus mempererat hubungan antara institusi dan warga yang dilayaninya.

Olahraga bersama tersebut dimulai dengan jalan sehat santai bersama dengan titik awal di Mapolda Banten kembali finish di Mapolda Banten. Pasca jalan sehat bersama, kegiatan dilanjutkan dengan senam pagi bersama.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Picesco Andika Tulus menyebut bahwa dengan kegiatan ini untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan instansi terkait.

“Olahraga dan senam bersama ini menjadi sarana memperkuat kekompakan antara Kemenkum Banten dengan instansi lainnya, guna mendukung pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-79,” ujar Picesso Andika Tulus. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang pada Rabu (23/06/2025).

Rapat ini dihadiri oleh sebanyak 30 peserta yang terdiri dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, serta perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Banten.

Masing-masing daerah menyampaikan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Raperda RPJMD. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang turut hadir untuk memberikan penjabaran langsung.

Dalam sambutannya, Marsinta menekankan pentingnya menjalankan seluruh tahapan proses hukum dalam penyusunan RPJMD.

“Pengharmonisasian ini adalah proses penting untuk memastikan bahwa substansi dalam Raperda tidak hanya sesuai dengan visi daerah, tetapi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil Kementerian Hukum berperan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjamin kesesuaian tersebut,” tegasnya.

Kegiatan harmonisasi ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pembangunan daerah Kabupaten Lebak dan Tangerang dalam lima tahun mendatang, serta mendukung sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menghadiri rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten pada Rabu (25/06/2025).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas maraknya aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh sejumlah Ormas dan telah meresahkan masyarakat di beberapa wilayah. Kegiatan dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, Dira Rizky Amalia, dan dihadiri unsur TNI, Polri, BIN Daerah Banten, serta instansi pemerintah termasuk Kanwil Kemenkum Banten.

Dalam arahannya, Dira menekankan bahwa persoalan premanisme yang dilakukan oleh Ormas tidak bisa dibiarkan, karena berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat, stabilitas daerah, hingga iklim investasi dan dunia usaha.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Banten tengah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu melalui rancangan Keputusan Gubernur Banten. Satgas ini nantinya akan memiliki peran strategis dalam penanganan premanisme dan Ormas yang bermasalah. Dalam draf keputusan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten akan dilibatkan sebagai anggota Sekretariat Satgas, bersama tim lintas sektor lainnya.

“Kami akan terus bersinergi dengan Pemprov Banten dan unsur terkait lainnya dalam penegakan hukum dan ketertiban umum. Penanganan terhadap Ormas yang menyimpang dari tujuan sosialnya harus dilakukan secara tegas dan terukur,” ujar perwakilan Kanwil Kemenkum Banten dalam diskusi.

Draf Keputusan Gubernur tersebut saat ini sudah berada di Biro Hukum Pemprov Banten dan tinggal menunggu ditandatangani Gubernur. Rapat ditutup dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. (Humas Kemenkum Banten)