Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar pertemuan dan koordinasi dengan Bupati Serang dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Hukum Republik Indonesia terkait persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Nasional dan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum yang direncanakan akan diselenggarakan di Provinsi Banten. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati Serang, Jumat (09/01/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, menyampaikan bahwa koordinasi ini difokuskan pada pembahasan kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait perencanaan teknis, dukungan sarana dan prasarana, serta penentuan lokasi yang paling representatif untuk kegiatan berskala nasional tersebut.

Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana, serta jajaran terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek persiapan, antara lain alternatif lokasi pelaksanaan, kesiapan fasilitas pendukung, aksesibilitas, kapasitas lokasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dalam paparannya menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Serang untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung seluruh aspek persiapan, termasuk fasilitasi lokasi dan dukungan teknis lainnya.

Koordinasi ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda strategis Kementerian Hukum, khususnya dalam perluasan akses keadilan melalui Posbankum Nasional serta percepatan transformasi digital layanan hukum.

Melalui koordinasi yang terfokus pada aspek persiapan, diharapkan peresmian Posbankum Nasional dan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Jajaran Kementerian Hukum memperoleh penguatan materi terkait komitmen integritas dalam kegiatan penandatanganan pembangunan Zona Integritas, yang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik, Kamis (08/01/2026).

Pertama melalui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo yang membagikan nilai-nilai integritas sebagai landasan perilaku aparatur dalam mencegah praktik korupsi dan membangun budaya kerja yang berintegritas

Menurutnya, Pembangunan Zona Integritas menjadi hal yang penting karena menimbulkan kesadaran jajaran dalam melakukan pekerjaan. Dalam mencapai pemberantasan tindak pidana korupsi menurutnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Integritas adalah keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma/hukum/nilai yang berlaku. Nilai-nilai dalam integritas sendiri terdapat 9 nilai yaitu jujur, mandiri, tanggungjawab, berani, sederhana, peduli, adil, disiplin, dan kerja keras,” ujar Ibnu dalam pemaparannya.

Melanjutkan, Ibnu menyampaikan bahwa dengan adanya pembangunan zona integritas ini menjadi komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah.

Menambahkan, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Kemenpan-Rb sudah mengeluarkan peraturan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk upaya mencegah korupsi, dan mencegah maladministrasi.

“Bagi ombudsman sudah ada komitmen, terjadinya maladministrasi dampaknya pasti terjadi korupsi, saya percaya dengan adanya agenda yang penting melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan lembaga publik dan Pemerintahan, kedepan integritas akan semakin kuat dan kokoh, serta pelayanan publik semakin berkualitas,” tandasnya.

Terakhir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan urgensi Zona Integritas di Kementerian Hukum. Rini menyampaikan urgensi seperti menjaga wibawa instansi pemerintah dan kepercayaan terhadap hukum, mengendalikan risiko darii kewenangan strategis, menjawab ekspektasi publik atas keadilan dan kepastian, serta menjadi fondasi kinerja berintegritas dan berkelanjutan.

“Dalam membangun zona integritas kunci keberhasilan adalah komitmen perubahan, pelayanan publik yang prima, program unggulan, pemantauan dan evaluasi, serta komunikasi publik,” jelasnya.

Turut mengikuti langsung dari Graha Pengayoman Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar, serta dari Bale Soepomo mengikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta - Mengawali tahun 2026, Kementerian Hukum terus berkomitmen membangun zona integritas. Komitmen ini diawali dengan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan jajaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kamis (08/01/2026).

Menkum Supratman dalam sambutannya menyebut diharapkan bahwa penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Perjanjian Kinerja bukan hanya seremony semata namun bisa menjadi program yang berkelanjutan.

"Pencanangan ini merupakan salah satu sasaran yang ingin kita capai secara berkesinambungan, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran bahwa hasil survey KPK di Kementerian Hukum bisa meraih kategori hijau, yaitu terjaga yaitu 77,17” ujar Menkum

Oleh karena itu, Menkum menyebut bahwa penandatangan yang dilakukan bukan hanya sekedar simbolisme namun juga diharapkan hasil akhirnya, kepuasan publik terhadap pelayanan Kementerian Hukum dapat diraih.

Selain penandatanganan zona integritas, Ditahun 2026 Kementerian Hukum melakukan sebuah resolusi dengan akan meluncurkan Super Apps terhadap seluruh pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum.

"Dengan transformasi digital yang kita lakukan sekarang, semua layanan di Kementerian Hukum dapat ditracking serta untuk memperluas kompetisi jenjang karir di antarjajaran pegawai, kami memilih pegawai-pegawai terbaik dan memberikan reward berupa kenaikan pangkat istimewa, sehingga semua berlomba-lomba berinovasi untuk membuat layanan publik Kemenkum menjadi lebih baik,” tuturnya.

Turut mengikuti langsung dari Graha Pengayoman Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar, serta dari Bale Soepomo mengikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, dalam rangka persiapan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum dan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Nasional yang direncanakan akan diselenggarakan di Provinsi Banten. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Kamis (08/01/2026).

Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Septi Erni, serta Kepala Bagian Umum Kanwil Kementerian Hukum Banten Agus Salim.

Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam penguatan supremasi hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Melalui peresmian Posbankum Nasional, Kementerian Hukum berupaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, sementara Super Apps Kemenkum dihadirkan sebagai inovasi layanan hukum terintegrasi yang mudah diakses secara digital.

Dalam pertemuan tersebut dibahas kesiapan substansi, teknis pelaksanaan, serta sinergi lintas unit kerja guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal. Mengingat kegiatan peresmian dan peluncuran direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, koordinasi dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar kegiatan kenegaraan.

Melalui koordinasi yang intensif antara Kantor Wilayah dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, diharapkan pelaksanaan peresmian Posbankum Nasional dan peluncuran Super Apps Kemenkum dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (07/01/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan diikuti oleh seluruh Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Balai Harta Peninggalan, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi yang menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika birokrasi yang semakin kompleks.

Melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025, setiap unit kerja diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan program dan kegiatan, guna mencegah tidak tercapainya target kinerja, munculnya permasalahan administrasi, serta gangguan terhadap proses birokrasi dan capaian indikator reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan juga mendorong seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dan menjadikan manajemen risiko sebagai instrumen pengamanan kinerja organisasi. Penerapan manajemen risiko diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas organisasi sekaligus mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Risma Apriyanti, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan manajemen kinerja dengan manajemen risiko secara eksplisit melalui pendekatan risk-based performance management. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, serta pemantauan dan reviu risiko yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR). Setiap UPR diwajibkan menyusun Piagam Manajemen Risiko serta melakukan pemetaan risiko dalam tiga konteks utama, yaitu risiko kinerja, risiko fraud, dan risiko keuangan, sejak tahap perencanaan tujuan, program, dan kegiatan.

Sebagai penguatan pemahaman, sosialisasi ini juga diisi dengan simulasi pengisian manajemen risiko. Simulasi tersebut bertujuan memberikan gambaran teknis dan praktis mengenai penerapan tahapan manajemen risiko sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025, sehingga peserta mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten diharapkan dapat semakin siap dalam menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, sebagai upaya meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. (Humas Kemenkum Banten)