Tangerang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui tim bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum melakukan Cek Domisili dan Verifikasi Faktual Terhadap Permohonan Pewarganegaraan RI di wilayah Kota Tangerang, Rabu (05/02/2025).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni ini melaksanakan verifikasi faktual terhadap 1 (satu) orang pemohon pewarganegaraan asal Korea di Gereja Berea Sungrak Indonesia (GBSI) Karawaci Kota Tangerang atas nama Koh Jeong Kum.

Pemeriksaan Verifikasi Faktual merupakan rangkaian dari seluruh prosedur yang akan dihadapi pemohon dan tindak lanjut permohonan yakni untuk mengetahui kebenaran data mengenai domisili, lingkungan tinggal dan profesi dari pemohon.

Setelah memeriksa kelengkapan lampiran berkas asli prasyarat permohonan, tim verifikasi faktual meminta kepada perangkat daerah seperti ketua RT/ RW agar melakukan pengawasan terhadap Pemohon, untuk menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut disampaikan kepada pemohon tahapan selanjutnya yang akan dilalui yaitu tahap verifikasi wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang melibatkan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan.

"Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemohon dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya, dan juga secara umum aktif dalam kegiatan bermasyarakat,” ucap Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni dalam keterangannya (Humas Kemenkum Banten)

Pandeglang – Perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi hal yang penting untuk melindungi karya-karya kreatif dan inovasi serta mencegah pelanggaran kekayaan intelektual. Pemahaman mengenai kekayaan intelektual harus diketahui sejak dini di masa pendidikan.

Untuk itu, Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten memberikan edukasi kepada pelajar melalui RuKI Goes to School di SMK NEGERI 2 PANDEGLANG, Selasa (04/02/2025).

Guru Kekayaan Intelektual, Binshar Mulyono menjelaskan kepada para pelajar kekayaan intelektual merupakan hasil hasil olah pikir manusia yang bernilai dan bermanfaat. Ia pun menjelaskan sebagian contoh kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, desain industri, dan merek.

Binshar menjelaskan dimana setiap kali seseorang menciptakan ide baru, orang lain mungkin mencoba mengklaim karya tersebut sebagai miliknya oleh karena itu, undang-undang Kekayaan Intelektual diberlakukan untuk melindungi Kekayaan Intelektual agar tidak dicuri.

"Maka untuk melindungi kekayaan intelektual, siswa-siswi sekalian perlu memastikan adanya merek atau hak cipta yang sesuai, dengan cara membuat dokumentasi secara terperinci, dokumentasi ini penting, gunanya untuk menghindari penerbitan karya sebelum karya tersebut memiliki perlindungan hukum yang memadai,” jelasnya.

Kepala Divisi Pelayanan Kekayaan Intelektual Picesco Andika Tulus dalam keterangannya sekaligus memberikan piagam menyampaikan bahwa Program RuKI Goes to School sejalan dengan visi Kementerian Hukum dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat berdasarkan hukum, dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kekayaan intelektual sejak dini, telah menanamkan benih-benih kesadaran hukum pada generasi muda. (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta - Sebagai upaya untuk memastikan akurasi dan integritas data keuangan serta BMN, Kementerian Hukum menyelenggarakan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi penyajian data keuangan dan BMN. Ia pun menyebut bahwa Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita harus memastikan bahwa setiap data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung capaian opini WTP," ujar Nico Afinta.

Lebih lanjut ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk bekerja secara maksimal dalam proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Dengan kerja maksimal, kita bisa mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama ini,” tambahnya.

Acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum R. Natanegara K.P beserta jajaran yang membidangi keuangan di Kementerian Hukum Banten (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kerja Program Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan virtual, Selasa (04/02/2025). 

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual Rahadyanto, serta jajaran. 

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, diperlukan kerjasama serta komitmen yang lebih kuat. Ia berharap semangat, dedikasi, dan sinergi antar wilayah dalam Kementerian Hukum dapat terus terjaga demi peningkatan kinerja yang lebih baik.

"Untuk itu, pentingnya kolaborasi yang solid untuk memastikan Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dapat terus menghasilkan kinerja terbaik," tuturnya. 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden RI 2024-2029, DJKI memiliki peran strategis dalam klaster Agenda Pembangunan Supremasi Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan naskah konsepsi rancangan Peraturan Presiden mengenai road map pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dengan adanya technical meeting ini, diharapkan setiap kantor wilayah dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program kerja DJKI, serta mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang semakin maju dan efisien di Indonesia. (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.