Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus berupaya mendorong partisipasi aktif dari Kepala Desa/Lurah di Provinsi Banten dalam mengikuti Paralegal Justice Award.
Hal ini dibuktikan dengan terus menyosialisasikan program Paralegal Justice Award kepada Dinas-dinas dan bagian hukum di Provinsi Banten guna berkolaborasi dan bersinergi mendorong keikutsertaan Kepala Desa dan Lurah yang dilakukan secara virtual, Jumat (14/02/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Natanegara K.P dalam sambutannya menyebutkan Peran Kepala Desa dan Lurah bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Untuk itu, Kepala Desa/Lurah merupakan figur yang paling dekat dengan rakyat, yang sering kali menjadi juru damai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan hukum di tingkat akar rumput.
“Untuk itulah, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada Kepala Desa atau Lurah yang memiliki dedikasi tinggi dalam menyelesaikan konflik hukum di tengah masyarakat, Kementerian hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki program Paralegal Justice Award (PJA),” ujarnya.
Paralegal Justice Award bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme non-litigasi, serta mengembangkan kapasitas para Kepala Desa dan Lurah dalam penerapan Restorative Justice.
“Peran Kepala Desa dan Lurah menjadi sangat strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, dengan keterlibatan mereka sebagai juru damai, banyak potensi konflik yang dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kasus hukum yang lebih kompleks,” tuturnya.
Menutup, Natanegara mengajak pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama membangun sinergi dan kolaborasi untuk mendukung kesuksesan program Paralegal Justice Award di tahun 2025,
“Saya juga mengajak seluruh Kepala Desa dan Lurah di Provinsi Banten untuk tidak ragu-ragu dalam mengikuti program ini. Karena sejatinya, program ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi tentang membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, harmonis, dan sejahtera,”tandasnya (Humas Kemenkum Banten)
