Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti secara virtual Rapat Pembahasan Pengukuran Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum dalam mendukung perumusan strategi kebijakan hukum secara terintegrasi di wilayah, Selasa (08/07/2025).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh moderator dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto. Materi pertama membahas mengenai monitoring dan evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2025, khususnya pemenuhan dokumen B.01, B.02, dan B.03. Selanjutnya, dipaparkan juga Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AEIK), Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), serta perkembangan kegiatan SPAK dan SPKP yang menekankan pentingnya penyusunan proposal, laporan akhir, hingga monitoring rencana tindak lanjut.
Dalam alur kegiatan analisis kebijakan wilayah, dijelaskan pentingnya pemanfaatan SIPKUMHAM untuk menganalisis permasalahan hukum dan pelayanan publik, melakukan evaluasi implementasi kebijakan, serta menyusun strategi berbasis hasil analisis tersebut. Ditekankan pula adanya penyesuaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2025, yakni “Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah” dengan target capaian sebesar 95%.
Materi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mekanisme evaluasi dan implementasi rekomendasi kebijakan. Pada tahap evaluasi, hasil kajian disampaikan oleh Kepala Kanwil kepada BSK Hukum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat balasan berisi tanggapan atau arahan lebih lanjut. Sementara pada tahap implementasi, Kepala Kanwil menyampaikan dokumen berisi rencana tindak lanjut dari hasil analisis kepada pihak terkait di wilayah.
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta aktif memberikan masukan dan pertanyaan seputar pengukuran capaian kinerja dan penguatan analisis kebijakan di wilayah. Di akhir rapat, seluruh Kantor Wilayah diinstruksikan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang masih belum terpenuhi serta menjaga koordinasi yang intensif dengan PIC di lingkungan BSK Hukum. (Humas Kemenkum Banten)
