Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal AHU pada Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Mengikuti secara virtual di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum turut mengikuti Plt. Kepala Kantor Wilayah Picesco Andika Tulus, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim, serta jajaran, Selasa (08/07/2025).
Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum Sri Yusfini Yusuf dalam sambutannya menyebut bahwa pemeriksaan ini menjadi kegiatan yang penting dalam tata kelola pelaksanaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia pun meminta agar seluruh jajaran yang menjadi obyek pemeriksaan agar bersikap koperatif, informatif, responsif terhadap permintaan pemenuhan data terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.
“Seluruh jajaran di Unit yang menjadi obyek pemeriksaan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, dan tepat waktu dalam pemenuhan data, dokumen, dan kehadiran personil sesuai permintaan tim pemeriksa BPK RI sehingga pemeriksaaan berlangsung dengan baik, lancar, efektif dan efisien,” himbaunya.
Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI Novid Mahyudin menyebut tujuan dari pemeriksaan pendahuluan efektivitas pelayanan fungsi Ditjen AHU untuk memperoleh data dan informasi.
“Pemeriksaan ini kita lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka memperoleh pemahaman hal pokok/objek pemeriksaan seperti pemahaman proses bisnis, identifikasi risiko daan kelemahan SPI,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemeriksaan dilakukan untuk mengindentifikasi masalah yang akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam, menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan terinci, serta merumuskan tujuan-tujuan potensial pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan. (Humas Kemenkum Banten)
