Serang - Guna menyamakan persepsi terkait layanan pewarganegaraan di Indonesia, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (12/11/2025).
Dalam agenda yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum beserta jajarannya ini, ditegaskan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) kini memegang peran vital sebagai pintu utama masuknya layanan pewarganegaraan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar yang turut mengikuti memberikan atensi penuh terhadap arahan terbaru Menteri Hukum yang menekankan pelaksanaan tertib proses layanan pewarganegaraan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang ketat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses naturalisasi tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga menjaga kedaulatan negara.
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Hantor Situmorang menegaskan bahwa meskipun setiap orang berhak mengajukan permohonan, pengabulan kewarganegaraan merupakan hak prerogatif pemerintah sebagai negara berdaulat. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecakapan berbahasa Indonesia, serta memastikan pemohon bersih dari catatan pidana di negara asal maupun di Indonesia.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam aturan terbaru ini adalah kewajiban pengembalian dokumen kewarganegaraan asing. Pemohon yang telah disumpah wajib menyerahkan dokumen kewarganegaraan lamanya ke kedutaan negara asal atau kantor imigrasi paling lambat 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah.
Melalui penyamaan persepsi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahan komunikasi atau hambatan teknis yang dapat mengganggu proses layanan. (Humas Kemenkum Banten)
