Jakarta – Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, jajaran Kementerian Hukum mendapatkan penguatan strategis dari tiga pimpinan tinggi madya Kementerian Hukum, termasuk jajaran Kemenkum Banten. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Selasa (16/12/2025)
Rakor ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, dalam penguatannya menyampaikan bahwa pada tahun mendatang pemerintah daerah tidak lagi meminta narasumber langsung dari BPHN. Peran tersebut akan dilaksanakan oleh jajaran kantor wilayah untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah.
Min Usihen menegaskan bahwa BPHN memiliki peran strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, layanan hukum yang berorientasi kepada masyarakat, serta peningkatan budaya hukum.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Gusti Ayu Putu Suwardani, menekankan pentingnya dukungan pimpinan, baik di wilayah maupun pusat, terhadap pengembangan kompetensi pegawai. Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan harus memberikan izin kepada pegawai yang mendapat panggilan pendidikan dan pelatihan (diklat), karena peningkatan kompetensi SDM merupakan fokus utama dalam penguatan kinerja Kementerian Hukum.
Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Andry Indrady, menyampaikan bahwa dalam merumuskan kebijakan, pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum harus memahami ekosistem kebijakan yang meliputi aspek politik dan administrasi. Pimpinan berperan sebagai jembatan antara politik dan administrasi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dalam menyusun kebijakan harus memperhatikan prinsip kewenangan, keterbukaan informasi, integritas, dan keterlibatan publik, dengan tetap menghasilkan outcome dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
Melalui penguatan pada hari kedua ini, Kanwil Kementerian Hukum Banten diharapkan semakin siap dalam mengimplementasikan kebijakan strategis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran pembinaan hukum dan pelayanan publik di wilayah (Humas Kemenkum Banten)
