Jakarta – Dalam 100 (seratus) hari melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum Republik Indonesia menghasilkan banyak capaian yang meliputi, Kamis (06/02/2025):
RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasuki tahap Pembahasan RUU Tingkat I di DPR
RUU Narkotika telah memasuki tahap pembahasan RUU tingkat I di DPR dan mengalami perubahan menjadi RUU Narkotika dan Psikotropika. Dengan menjadi kesatuan RUU maka diharapkan dapat lebih berimplikasi secara efektif dan efisien terhadap upaya pembangunan hukum di Indonesia.
RUU Tentang Hukum Acara Perdata Aktif Menggali Masukan Konstruktif Masyarakat
RUU Hukum Acara Perdata telah memasuki tahap pembahasan RUU Tingkat I dan lebih fokus menggali masukan konstruktif dari masyarakat guna menghasilkan RUU tentang Hukum Acara Perdata yang lebih baik dan bermanfaat bagi Indonesia.
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
RUU tentang Kepailitan yang menjadi prioritas pada periode pemerintahan yang lalu juga menjadi prioritas pada kabinet baru ini dan melalui empat kali rapat persiapan. RUU ini memasuki pembahasan pada tingkat kementerian terkait.
Naturalisasi Atlet Keturunan Indonesia Tingkatkan Optimisme Penggemar Sepakbola Indonesia
Setelah dilaksanakan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk memperkuat timnas Indonesia pada bulan November 2024, selanjutnya Ditjen AHU akan melaksanakan proses naturalisasi tiga pemain sepak bola keturunan Indonesia, Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens. Naturalisasi para atlet tersebut sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan prestasi olahraga.
Peluncuran Layanan Pencatatan Sosial Enterprise pada AHU Online: Dukungan Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sosial enterprise atau kewirausahaan sosial adalah bentuk usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Dengan berkontribusi pada SDGs, entitas ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di sektor-sektor penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan energi dan lingkungan (Humas Kemenkum Banten)
