Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar menyaksikan peresmian 8563 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang ada di Jawa Tengah oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Rabu (19/11/2025).
Menkum mengatakan, Posbankum merupakan salah satu program andalan Kementerian Hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Program ini, kata Supratman, telah disampaikan dalam forum _Justice Action Coalition_ yang berisikan 21 negara yang peduli pada akses keadilan.
"Dan Indonesia dengan sangat bangga, saya mempresentasikan terkait dengan Pos Bantuan Hukum," kata Supratman dalam sambutannya.
Program ini juga, lanjut Menkum, beririsan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kecamatan Berdaya. Dimana, salah satu kegiatannya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok rentan.
"Itu justru bisa disinergikan dengan Pos Bantuan Hukum," ujar Supratman.
Karena itu, Menkum berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah semakin meningkat dengan adanya kedua progam ini.
“Mudah-mudahan dengan menggabungkan antara program andalan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kecamatan Berdaya dengan Pos Bantuan Hukum, nanti kedepannya pemerintah daerah bisa mengalokasikan biaya operasional untuk Pos Bantuan Hukum," harap Menkum.
Menkum menjelaskan, Posbankum ini nanti akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan secara _restorative justice_.
"Dengan demikian saya berharap, total Posbankum yang 8563 ini tetap dipertahankan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur," harap Supratman.
Menkum mengungkapkan, jumlah Posbankum yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, sebanyak 70.115 dari total 83.953 Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia, atau 83,51%. (Humas Kemenkum Banten)
