Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten ikuti kegiatan peluncuran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I yang digelar secara virtual dengan tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”, Senin (15/09).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta Simanjuntak, serta jajaran terkait.
Pada kesempata ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara LAN RI dan Kementerian Hukum RI, yang kemudian secara resmi diluncurkan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Dalam arahannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menekankan bahwa dalam praktik penyusunan kebijakan masih terdapat tantangan berupa fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah. Kehadiran Legal Policy Hub melalui FKK diharapkan menjadi wadah strategis sekaligus simpul koordinasi untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor.
“Saya berharap melalui kerja sama lintas kementerian ini, kita bisa mengikis ego sektoral. Selama ini, yang membuat kita terhambat untuk maju salah satunya karena ego sektoral. Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi serta harmonisasi semua kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun,” ujar Supratman.
Policy Talks Tematik I menghadirkan empat narasumber ahli yang membawakan materi strategis, yaitu:
• Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum tentang peran Legal Policy Hub sebagai jembatan inovasi industri pengolahan pangan.
• Deputi LAN RI tentang dorongan kebijakan pengolahan pangan yang berkualitas.
• Deputi Badan Pangan Nasional mengenai penguatan inovasi industri pangan untuk pertumbuhan ekonomi.
• Deputi BRIN mengenai dukungan riset dan inovasi untuk pengembangan kebijakan sektor pengolahan pangan.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Banten dalam kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya penguatan sinergi kebijakan nasional, khususnya dalam bidang inovasi industri pangan, agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Humas Kemenkum Banten)
