Jakarta - Mengawali tahun 2025, Kementerian Hukum terus berkomitmen membangun zona integritas. Komitmen ini diawali dengan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan jajaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Selasa (07/01/2025).
Menkum Supratman dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran untuk berkerja bersama-sama sebagai tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja, dan meningkatkan sistem pengawasan internal.
"Pencanangan ini merupakan salah satu sasaran yang ingin kita capai, ini bukan pekerjaan yang mudah dan merupakan kerja sama tim, sebagai sebuah tim yang dibangun bersama yang di wilayah maupun yang ada di unit pusat kita dapat bekerja sama sebagai tim dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja, sistem pengawasan internal juga harus dapat lebih ditingkatkan kembali," ujar Supratman.
Selain penandatanganan zona integritas, Ditahun 2025 Kementerian Hukum melakukan sebuah resolusi dengan melaunching transformasi digital terhadap seluruh pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum.
Supratman menyebut launching ini merupakan langkah awal dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
"Launching yang kita lakukan sekarang baru merupakan langkah awal kita dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, kita akan melakukan akselerasi kedepannya yang nantinya saya berharap ditahun 2026 seluruh pelayanan kepada masyarakat berbasis digital," ujarnya.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang digelar di Graha Pengayoman yang diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, termasuk R. Natanegara K.P. selaku Kakanwil Hukum Banten. Selain itu, Ruang Rapat Utama Kemenkumham Banten, turut hadir Kepala Divisi Pembentukan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak beserta jajaran (Humas Kemenkum Banten)
