Jakarta - Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten turut serta dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Selasa (17/06/2025).
Dari Kemenkum Banten mengikuti, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Picesco Andika Tulus bersama dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak.
Mengusung tema “Transformasi Digital di Bidang Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membentuk pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan siap mengawal perubahan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Andi Taufik menegaskan bahwa transformasi digital di bidang hukum bukan sekadar otomatisasi proses pengesahan dokumen, tetapi menyangkut perubahan paradigma masyarakat dan cara organisasi pemerintahan memberikan pelayanan.
“Organisasi yang baik adalah organisasi yang menaruh perhatian serius pada pelatihan kepemimpinan. Pemimpin adalah motor penggerak, bukan penghambat perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej menekankan pentingnya tema yang diangkat dalam pelatihan ini. Menurutnya, transformasi digital di bidang hukum adalah langkah besar untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, cepat, akuntabel, dan inklusif.
“Ini bukan hanya soal kecepatan layanan, tetapi bagaimana hukum mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, tema PKN ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Selain itu, PKN ini turut mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, serta pelayanan hukum yang adil dan bebas korupsi.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi para calon pemimpin tinggi untuk merancang solusi inovatif dan kolaboratif, terutama dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial dan kemajuan teknologi di sektor hukum. (Humas Kemenkum Banten)
