Jakarta – Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menjalani evaluasi kinerja selama Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang diselenggarakan bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Evaluasi dilakukan oleh tim evaluator yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Hendro Pandowo dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Banten selama Tahun 2025.
“Kami melaksanakan 12 sasaran strategis pada perjanjian kinerja lama dengan capaian rata-rata sebesar 105,27 persen dan 13 sasaran strategis pada perjanjian kinerja baru dengan capaian rata-rata sebesar 157,11 persen,” ujar Pagar Butar Butar. Ia menambahkan bahwa capaian tersebut diperkuat dengan realisasi anggaran sebesar 87,10 persen yang bersumber dari enam DIPA.
Dalam bidang akses keadilan, Pagar menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Banten telah berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di hampir seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Banten.
“Dari total 1.552 desa dan kelurahan, sebanyak 1.550 telah terbentuk Posbakum atau mencapai 100 persen. Dua desa di Kabupaten Lebak belum membentuk Posbakum karena kondisi khusus, yakni Desa Kanekes sebagai desa adat dan Desa Kerta yang sedang berkonflik,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Banten telah melaksanakan pelatihan serentak bagi paralegal di tiga wilayah, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon pada 19 November 2025. Selain itu, kegiatan Penguatan Pos Bantuan Hukum juga diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten pada 11 Desember 2025. Ia pun menyampaikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kanwil Kemenkum Banten juga menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis digital.
“Kami mengoptimalkan teknologi melalui aplikasi Jawara sebagai layanan online terpadu, SENOPATI untuk pengaduan notaris, VIRA sebagai asisten virtual berbasis AI, SI MUARA untuk monitoring fidusia, serta PPID Jawara sebagai portal layanan informasi publik,” ungkapnya.
Selain inovasi berbasis aplikasi, Kanwil Kemenkum Banten juga mengembangkan inovasi layanan non-aplikasi melalui SI KUDA CEPAT. Pada inovasi ini Kemenkum Banten berupaya untuk mendekatkan layanan Perseroan Perorangan dan Apostille langsung ke masyarakat, serta melalui DEWI SINTA kami mendorong desa dan kelurahan yang memiliki potensi wisata untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya.
Atas berbagai capaian tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten meraih sejumlah penghargaan sepanjang Tahun 2025 mulai dari program Kekayaan Intelektual hingga pada bagian tata usaha dan umum di bidang Informasi Publik.
“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan, di antaranya sebagai Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik ke-5 dalam Program Kekayaan Intelektual Semester I 2025 dan ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 99,87 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten,” ujar Pagar.
Kegiatan evaluasi kinerja ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim. (Humas Kemenkum Banten)
