Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan sosialisasi paralegal justice award tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sosialisasi dilakukan secara virtual di Ruang Rapat Utama Kemenkum Banten, Senin (10/02/2025) yang diikuti oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak menyatakan bahwa Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki penghargaan bagi Kepala Daerah/Lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.
“Penghargaan yang diberikan melalui Paralegal Justice Award bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum di masyarakat dan pentingnya peranan Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Lingkungan,” jelasnya.
Marsinta juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, dari Provinsi Banten terdapat 14 orang Kepala Desa/Lurah yang meraih penghargaan sebagai non litigation peacemaker sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 3 orang yang dikirimkan dan berhasil meraih penghargaan non litigation peacemaker.
“Melalui data yang disebutkan, terdapat penurunan partisipasi dari Kepala Desa/Lurah yang mengikuti paralegal justice award, untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk mendorong Kepala Desa/Lurah guna mengikuti Paralegal Justice Award,” tambahnya.
Menambahkan, narasumber Penyuluh Hukum Madya Erica Susanti menjelaskan Paralegal Justice Award merupakan anugerah bagi Kepala Desa/Lurah yang telah berperan menyelesaikan konflik permasalahan hukum yang timbul di kalangan warga masyarakat.
“Sebelum menerima penghargaan, peserta yang dinyatakan lulus tingkat nasional akan mengikuti Paralegal Academy yang diselenggarakan oleh BPHN Kemenkum dengan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Paralegal Academy sendiri merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Daerah dan Lurah yang berperan membantu penyelesaian permasalahan masyarakat di desa atau kelurahan untuk menyelesaikan sengketa atau advokasi.
Pendaftaran calon peserta Paralegal Academy dibuka dari 24 Januari hingga 21 Februari 2025, partisipan dapat mengunggah seluruh dokumen persyarakatan melalui aplikasi PJA di laman pja.bphn.go.id (Humas Kemenkum Banten)
