Serang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar-Butar, didampingi oleh Kepala Bagian Umum Agus Salim, mengikuti kegiatan koordinasi tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkumham Banten. Kamis (11/09)
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam arahannya menyampaikan bahwa PKS yang telah ditandatangani menjadi dasar dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang hukum.
“PKS ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat kelembagaan, sinkronisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pembentukan, harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi produk hukum daerah,” ujar Akmal Malik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menegaskan bahwa implementasi PKS ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selalu konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“PKS ini akan menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hasil kerja sama ini nantinya akan disebarluaskan ke seluruh daerah agar pemerintah daerah dapat mengintegrasikan amanat PKS ke dalam tata kelola pemerintahan mereka,” tegas Dhahana Putra.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan akuntabel. (Humas Kanwil Banten)
