Serang – Dalam rangka mempersiapkan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Nasional yang akan dilaksanakan pada 8 April 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah di Serang, Rabu (01/04/2026).
Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan peresmian Posbankum secara nasional yang direncanakan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten dan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundangan-undanngan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.
"Posbankum di tingkat desa dan kelurahan menjadi instrumen strategis dalam mendekatkan layanan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan secara mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan Posbankum selaras dengan arah kebijakan nasional dalam menghadirkan keadilan yang inklusif dan merata, serta memperkuat peran negara dalam pelayanan hukum berbasis masyarakat.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 1.551 Posbankum di Provinsi Banten dan 83.980 Posbankum di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan capaian signifikan dalam memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Melalui rapat ini, Kemenkum Banten bersama pemerintah daerah memperkuat konsolidasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan optimal dalam pelaksanaan peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan akses keadilan di masyarakat (Humas Kemenkum Banten)
