Serang – Komitmen menghadirkan layanan hukum yang inklusif bagi masyarakat terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Setelah melaksanakan audiensi dengan Kapolda Banten serta peninjauan lokasi, tim melanjutkan rangkaian koordinasi melalui audiensi bersama Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagai bagian dari pematangan persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang akan digelar pada 8 April mendatang.
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, bersama Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Risman Somantri, Kepala Bagian Propam Kementerian Hukum, Wahyu Hendra Jati Setyo, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila beserta jajaran disambut hangat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Dr. Komarudin, beserta jajaran. Suasana pertemuan berlangsung konstruktif, mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program strategis tersebut, Kamis (2/4/26).
Dalam sambutannya, Komarudin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Hukum dalam memperluas akses layanan hukum melalui Posbankum.
"Kami menyambut baik kehadiran Posbankum ini sebagai langkah nyata dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pemerintah daerah siap mendukung dan bersinergi agar keberadaan Posbankum dapat memberikan manfaat luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses keadilan," ujar Komarudin.
Sementara itu, Risman memaparkan secara komprehensif rencana pelaksanaan kegiatan peresmian, mulai dari rangkaian acara, kesiapan lokasi, hingga dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah.
"Peresmian Posbankum ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum penguatan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses. Kami berharap dukungan aktif dari seluruh pemerintah daerah agar kegiatan ini berjalan lancar dan berdampak luas," jelasnya.
Melengkapi paparan tersebut, Pagar menegaskan pentingnya kehadiran unsur pemerintah daerah dalam kegiatan peresmian sebagai bentuk sinergi nyata antara pusat dan daerah.
"Kami mengharapkan kehadiran para kepala daerah atau yang mewakili, termasuk Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah terkait, serta unsur layanan hukum di tingkat kabupaten/kota. Kehadiran ini penting sebagai wujud dukungan bersama dalam memastikan Posbankum dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi yang terbangun, diharapkan peresmian Posbankum tidak hanya berjalan sukses, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas layanan hukum yang merata, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Banten
