Serang - Dalam rangka menata struktur organisasi demi mendukung efektivitas kerja pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Serang menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang
Rapat dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Serang Subagyo, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyesuaian struktur kelembagaan untuk menjawab kebutuhan birokrasi yang dinamis dan adaptif. Rapat kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Marsinta S.T. Simanjuntak.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, serta Tim Pokja II Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Rancangan perubahan peraturan ini merupakan bagian dari upaya penataan perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, di mana Sekretariat Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi administratif serta percepatan pengambilan kebijakan kepala daerah.
Rancangan perubahan juga menyelaraskan struktur organisasi dengan ketentuan terbaru, khususnya mengenai jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, tim perancang dari Kanwil Kemenkum Banten memberikan masukan penting terhadap aspek teknis penyusunan peraturan, mulai dari konsiderans “Menimbang” hingga dasar hukum yang digunakan. Penyesuaian dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjadi perhatian untuk memastikan legalitas dan konsistensi dalam penyusunan regulasi.
Substansi utama dari perubahan ini menitikberatkan pada kebutuhan strategis untuk mengefisienkan struktur Sekretariat Daerah dan memperkuat fungsi koordinatifnya. Hal ini juga menyangkut pembaruan pengaturan terhadap pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang lebih jelas, termasuk integrasi jabatan fungsional ke dalam struktur organisasi untuk mendukung kinerja birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. (Humas Kemenkum Banten)
