Jakarta - Mengawali tahun 2026, Kementerian Hukum terus berkomitmen membangun zona integritas. Komitmen ini diawali dengan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan jajaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kamis (08/01/2026).
Menkum Supratman dalam sambutannya menyebut diharapkan bahwa penandatanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Perjanjian Kinerja bukan hanya seremony semata namun bisa menjadi program yang berkelanjutan.
"Pencanangan ini merupakan salah satu sasaran yang ingin kita capai secara berkesinambungan, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran bahwa hasil survey KPK di Kementerian Hukum bisa meraih kategori hijau, yaitu terjaga yaitu 77,17” ujar Menkum
Oleh karena itu, Menkum menyebut bahwa penandatangan yang dilakukan bukan hanya sekedar simbolisme namun juga diharapkan hasil akhirnya, kepuasan publik terhadap pelayanan Kementerian Hukum dapat diraih.
Selain penandatanganan zona integritas, Ditahun 2026 Kementerian Hukum melakukan sebuah resolusi dengan akan meluncurkan Super Apps terhadap seluruh pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum.
"Dengan transformasi digital yang kita lakukan sekarang, semua layanan di Kementerian Hukum dapat ditracking serta untuk memperluas kompetisi jenjang karir di antarjajaran pegawai, kami memilih pegawai-pegawai terbaik dan memberikan reward berupa kenaikan pangkat istimewa, sehingga semua berlomba-lomba berinovasi untuk membuat layanan publik Kemenkum menjadi lebih baik,” tuturnya.
Turut mengikuti langsung dari Graha Pengayoman Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar, serta dari Bale Soepomo mengikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten (Humas Kemenkum Banten)
