Serang – Kementerian Hukum berkomitmen untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatangan Nota Kesepahaman dengan 20 Kementerian/Lembaga di Graha Pengayoman.
Disiarkan secara live, turut menyaksikan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Kakanwil R. Natanegara K.P, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta jajaran, Rabu (14/05/2025).
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyebut bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen bersama untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang baik.
“Melalui penandatanganan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor untuk meningkatkan pelayanan berbasis hukum, serta untuk mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta,” ujarnya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutannya pun memperkuat, katanya, penandatanganan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk adanya kolaborasi yang intens antara Kementerian dana Lembaga.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini kami lakukan untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal pelaksanaan tugas, sehingga Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 dapat kita capai melalui kolaborasi,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian Hukum pasca dilakukannya reorganisasi. Saat ini, Kementerian Hukum memiliki tiga Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu, ada juga Badan Strategi Kebijakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
“Kami mengajak untuk Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk terus berkoordinasi dan bersinergi untuk pelaksaan tugas dan pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat,” tandasnya.
Adapun Kementerian/Lembaga yang melakukan tandatangan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum adalah, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi.
Kementerian Investasi dan hilirisasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Mahkamah Agung, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Humas Kemenkum Banten)
