Serang - Kanwil Kementerian Hukum Banten mengikuti sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (28/05/2025),

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan manajemen SDM berbasis merit system melalui penilaian kompetensi yang terstandarisasi, khususnya bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional perancang.

Sosialisasi ini meliputi dua aspek utama, yakni Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam sesi pertama Eva Gantini selaku Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, memaparkan dasar hukum pelaksanaan UKOM yang mengacu pada Pasal 49 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensi agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, dalam sesi teknis, disampaikan pula dasar hukum pelaksanaan UKOM teknis perancang yang mencakup sejumlah regulasi penting, seperti Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023, serta Pedoman Penyelenggaraan UKOM Perancang yang ditandatangani Menkumham pada Januari 2024

“Tujuan utama dari uji kompetensi ini adalah untuk mengukur sejauh mana Pejabat Fungsional Perancang memenuhi Standar Kompetensi JF Perancang, sebagai dasar bagi pengembangan karier dan pengelolaan SDM berbasis kualifikasi,” ujarnya. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti webinar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang bertajuk "Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (28/05/2025).

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan pemerintah ingin mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk koalisi masyarakat sipil, agar KUHAP yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Saat ini kami akan akan banyak mendengar masukan untuk mencari formulasi terbaik dari RUU KUHAP. Masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, Kementerian/Lembaga akan sangat menentukan KUHAP,” ujarnya.

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah ingin agar KUHAP yang baru dapat mewujudkan ‘due process of law’ yaitu proses hukum yang adil. ‘Due process of law’ akan memberikan jaminan bahwa hukum tidak ditegakkan secara semena-mena atau tanpa kepastian.

“Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap upaya paksa, baik yang dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa, maka perlu kita rumuskan KUHAP yang dapat menjadikan due process of law sebagai kenyataan,” ucapnya.

Perwakilan ICJR, Maidina Rahmawati, mengungkapkan bahwa koalisi masyarakat sipil menyuarakan sembilan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU KUHAP.

Salah satunya adalah ‘judicial scrutiny’ atau pengawasan oleh pengadilan. Koalisi masyarakat sipil memandang perlunya mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan ketersediaan forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

“Kami harapkan judicial scrutiny dapat masuk ke KUHAP ini agar ada pengawasan yudisial dan memperkuat checks and balances dalam sistem peradilan pidana kita,” kata Rahmawati. (Humas Kemenkum Banten)

Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. Rapat dilaksanakan pada Selasa (27/05/2025) di Ruang Rapat Gedung Ex DPRD Kabupaten Tangerang. 

Acara diawali dengan sambutan Kepala Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Beni Rachmat, yang dilanjutkan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta S.T. Simanjuntak, sekaligus membuka rapat secara resmi. Dalam sambutannya, Beni Rachmat menyampaikan pentingnya pengharmonisasian Raperda ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tangerang.

Rapat dihadiri oleh jajaran pejabat terkait, antara lain Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang beserta jajaran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Banten, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tangerang, serta Tim Pokja III Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang selaku pemrakarsa, dijelaskan bahwa perubahan Perda ini disusun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 serta menindaklanjuti banyaknya pengembang perumahan yang belum menyelesaikan PSU sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan terkait penyelenggaraan PSU.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kemenkum Banten kemudian memberikan masukan substansi dan teknis penyusunan Raperda. Di antaranya, pengaturan sanksi pidana dalam Raperda agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menghapus pidana kurungan di tingkat Perda dan menggantinya dengan denda. Selain itu, saran perbaikan juga diberikan terkait frasa dan rumusan norma, seperti pada pasal-pasal mengenai pengertian, pemberian sanksi administratif, serta pengaturan mengenai kegiatan komersial dan rencana induk.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Banten, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, dan Ketua Tim Pokja III.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola PSU perumahan yang lebih baik, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan. (Humas Kemenkum Banten) 

Cilegon – Usai memberikan sosialisasi tentang Perseroan Perorangan (PT Perorangan), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Banten, R. Natanegara, mendatangi booth layanan pendaftaran perseroan perorangan yang dibuka oleh Tim Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Banten, Selasa(27/0525)

Natanegara menyaksikan langsung antusiasme pelaku UMKM yang mendaftarkan usaha mereka. Salah satu pemohon, Ibu Yuli, terlihat mendaftarkan perusahaannya dengan nama "MADAM YULI JAYA". Natanegara pun menyempatkan diri berbincang dengannya untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran.

Dalam keterangannya kepada awak media, Natanegara menyampaikan apresiasinya. "Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari UMKM yang sigap langsung mendaftarkan PT Perorangan usai mengikuti sosialisasi ini. Ini menunjukkan kesadaran hukum dan semangat mereka untuk memajukan usaha," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, lebih dari 20 pelaku UMKM telah mendaftarkan PT Perorangan mereka di lokasi. "Ini bukti bahwa kesadaran hukum teman-teman UMKM sangat baik. Kami akan terus mempermudah akses legalitas usaha bagi UMKM," tambah Natanegara.

Kehadiran layanan langsung (door to door) ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang kerap terkendala waktu atau prosedur. Tim Kemenkum Banten juga memberikan pendampingan gratis, mulai dari pengisian formulir hingga konsultasi nama usaha(Humas Kemenkum Banten)

Cilegon – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Banten, R. Natanegara, memberikan sosialisasi tentang Perseroan Perorangan (PT Perorangan) dalam kegiatan Pelatihan Berjenjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – PK2UMK & Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, bertempat di Ballroom Hotel The Krakatau, Kota Cilegon, Selasa(27/05/25)

Dalam pemaparannya, Natanegara menyampaikan bahwa Perseroan Perorangan (PT Perorangan) adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Selain itu ia juga menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. "Pendaftaran legalitas usaha Bapak dan Ibu merupakan upaya untuk melindungi usaha dari sisi hukum," jelasnya. Ia juga menyoroti kemudahan dan manfaat pendaftaran PT Perorangan sebagai solusi bagi usaha mikro dan kecil yang ingin memiliki badan hukum dengan proses lebih sederhana.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta antusias menanyakan prosedur pendaftaran, syarat, serta keuntungan memiliki PT Perorangan. Natanegara pun mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan usaha mereka. "Kami dari Kemenkum Banten membuka layanan pendaftaran PT Perorangan di depan ballroom ini. Silakan manfaatkan kesempatan ini," ajaknya.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas wirausaha lokal, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM melalui legalitas usaha(Humas Kemenkum Banten)