Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten pada siang hari ini mengikuti jalannya kegiatan “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kemenkum RI yang berkolaborasi dengan Universitas Diponegoro dan bertempat di aula Universitas Diponegoro (Rabu, 19/11/2025).
Mengikuti dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Kakanwil Pagar Butar Butar beserta tim kerja, menghadirkan beberapa narasumber yaitu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala PPATK, serta Guru Besar FH Undip. Diskusi berfokus pada isu pencegahan tindak pidana korupsi, transparansi usaha, serta penguatan tata kelola beneficial ownership.
Dalam pemaparannya, PPATK menjelaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan oleh masyarakat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Tantangan utama dalam penelusuran kasus korupsi dan pencucian uang adalah praktik penyamaran identitas penerima manfaat, termasuk penggunaan perusahaan berlapis (layering) untuk menyembunyikan aliran dana. Untuk itu, koordinasi antara Kemenkum dan PPATK saat ini diperkuat melalui mekanisme pertukaran data yang lebih cepat, baik dalam proses verifikasi, permintaan data, maupun pembatasan aktivitas yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran perpajakan.
Pada sisi pelaku usaha, para narasumber menekankan pentingnya kepatuhan hukum sebagai fondasi dalam membangun bisnis. Transparansi dokumen badan usaha, akta pendirian, hingga anggaran dasar dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan dan reputasi. Pemerintah juga terus mendorong penerapan beneficial ownership guna memastikan akurasi data penerima manfaat perusahaan, meningkatkan tata kelola usaha, serta memperkuat penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Selain itu, pemerintah menargetkan percepatan proses pemeriksaan permohonan merek yang saat ini sudah termasuk yang tercepat secara global, dan diharapkan lebih efisien melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI). Indonesia juga menjadi salah satu dari 15 negara yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis agunan Kekayaan Intelektual (KI), sekaligus menyediakan akses pendidikan kewirausahaan untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha baru.
Sebagai penutup, narasumber memberikan pesan motivatif kepada mahasiswa untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat dengan mengedepankan integritas, kemauan belajar, serta kemampuan mengembangkan keterampilan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan sering kali berawal dari langkah kecil yang dieksekusi dengan konsisten, keberanian untuk mencoba, serta memilih lingkungan pergaulan (circle) yang produktif dan mendukung pertumbuhan diri.
Kegiatan Campus Calls Out menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan korupsi melalui transparansi data, penerapan beneficial ownership, serta penguatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha. PPATK dan Kemenkum menyoroti percepatan pertukaran data sebagai langkah strategis mengungkap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pemerintah juga terus mendorong percepatan layanan KI dan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Para narasumber menekankan bahwa integritas, keterampilan, dan keberanian memulai usaha menjadi kunci menghadapi persaingan di masa depan. (Humas Kemenkum Banten)
