Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyelenggarakan rapat koordinasi program kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bale Soepomo, Rabu (15/01/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Natanegara dalam sambutannya mengajak pemerintah daerah untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya dengan ini berniat menggandeng bapak dan ibu untuk menjalin komunikasi, berkolaborasi dan bersinergi menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi memberikan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tuturnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memberikan pelayanan dalam hal peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum berupa layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus memaparkan peranan yang dimiliki stakeholder dalam pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual.
"Pemerintah Daerah memiliki peranan strategis dalam pengembangan potensi Indikasi geografis sebagai aset yang memiliki manfaat ekonomi, selain itu dengan adanya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pewarganegaraan," tuturnya.
Pada bidang peraturan perundang-undangan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak menjelaskan capaian kinerja bidang hukum yang diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum sepanjang tahun 2024.
Ia pun mengajak Pemerintah Daerah untuk dapat berkolaborasi terkait rencana kerja yang melibatkan Kementerian Hukum dalam pelaksanaan analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Provinsi Banten.
"Saya pun memohon sinergi dan kolaborasi dari bapak dan ibu dalam hal meningkatkan jumlah produk hukum daerah yang dianalisis dan evaluasi," tuturnya.
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari Provinsi Banten Syaifullah menyambut baik sinergi dan kolaborasi yang diajukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
"Untuk kedepan kami siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam hal peraturan perundang-undangan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan lainnya," ungkapnya.
Hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di Wilayah Banten (Humas Kemenkum Banten)
