Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar kegiatan pemeriksaan dokumen dan uji materi permohonan pewarganegaraan Indonesia pada hari ini, Selasa (10/06/25). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses administrasi dan substantif dalam rangkaian pengajuan kewarganegaraan Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Picesco Andika Tulus, dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Selain itu, turut hadir perwakilan dari berbagai instansi terkait, yaitu Kepolisian Daerah Banten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, serta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Dalam sambutannya, Picesco Andika Tulus menjelaskan pentingnya kegiatan ini dalam memastikan integritas proses pewarganegaraan. "Uji materi bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan memenuhi persyaratan dan tidak ada halangan hukum yang menghambat pemberian kewarganegaraan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa prosedur pemeriksaan dokumen dan uji materi melibatkan beberapa tahap yang terintegrasi dengan baik. "Adapun prosedur pemeriksaan dokumen dan uji materi permohonan pewarganegaraan Indonesia meliputi beberapa tahap: pemohon mengajukan permohonan secara elektronik, kemudian menyampaikan dokumen fisik ke Ditjen AHU, dan dilanjutkan dengan uji materi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum," jelasnya.

Proses pemeriksaan kali ini melibatkan tiga pemohon kewarganegaraan yang berasal dari Korea Selatan, Cina, dan Irak. Pemeriksaan terdiri atas dua tahap utama, yakni pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen serta pemeriksaan substantif untuk menilai kelayakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut pihak Kantor Wilayah Kemenkum Banten, hasil pemeriksaan substantif yang memenuhi persyaratan akan menjadi dasar untuk melanjutkan dokumen permohonan ke tingkat berikutnya. Dokumen tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk diproses lebih lanjut.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola proses pewarganegaraan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pewarganegaraan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemohon maupun negara(Humas Kemenkum Banten)

Jakarta - Komitmen Pemerintah dalam menghadirkan keadilan hukum yang inklusif kembali ditegaskan melalui peluncuran Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, yang secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kamis (5/6/2025).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap keadilan melalui pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Acara peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Menteri RI, Supratman Andi Agtas yang dalam sambutannya menekankan pentingnya akses keadilan sebagai hak fundamental setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, atau geografis.

"Inilah pentingnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, dalam rangka untuk mengakselerisasi terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum, untuk menjawab apa yang menjadi statement bapak presiden," kata Supratman.

Ia pun menyebutkan bahwa hadirnya Posbankum adalah manifestasi dari keadilan hukum yang menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah, terutama di desa dan kelurahan.

Menkum mengungkapkan, saat ini telah terbentuk sebanyak 5008 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Kemenkum sendiri, mentargetkan sebanyak 7000 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan hingga akhir tahun.

Melalui hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga guna memperluas kehadiran Posbankum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Banten.

Turut hadir langsung dari Graha Pengayoman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak beserta jajaran (Humas Kemenkum Banten)

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, R. Natanegara K.P secara resmi dilantik sebagai Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Kamis (05/06/2025).

Pelantikan dilakukan langsung olehMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Ia menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Pelantikan ini diharapkan bukan hanya sekadar seremoni, tapi merupakan awal bagi saudara-saudara dalam mengemban tugas dan amanah yang cukup besar, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," tegas Yusril.

Yusril juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Ia meyakini, dengan semangat kerja keras dan kolaborasi, para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi nyata dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya yakin, dengan semangat kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi, kita semua dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu.

Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa fondasi utama dalam menjalankan tugas adalah kepatuhan terhadap hukum, komunikasi kebijakan yang baik, sinergi lintas kementerian, serta integritas pribadi.

“Prinsip-prinsip inilah yang harus kita pegang teguh dan jadikan landasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga mengajak seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kinerja dan menjadi pemimpin yang visioner, berintegritas, dan solutif,” ajaknya.

“Semoga saudara-saudara dapat memberikan kontribusi positif dan berdampak baik bagi kemajuan Kementerian Koordinator kita ini,” pungkasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat tinggi madya dan pratama serta undangan dari lintas kementerian. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim mengikuti Apel Pemberangkatan peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) XLV Tahun 2025 untuk Provinsi Banten, Rabu (04/06/2025).

Latsitarda Nusantara XLV/2025 diikuti oleh 810 Taruna Akmil, 432 Taruna AAL, 289 Taruna AAU, 451 Taruna Akpol, 200 Praja IPDN, 200 Cadet Unhan, dan 95 mahasiswa dari PSSN.

Dalam Amanatnya, Komandan Jendral Akademi TNI Letjen TNI Rudianto menyampaikan, Latsitarda Nusantara merupakan integrasi taruna tingkat akhir diberbagai akademi.

"Latsitarda Nusantara merupakan aplikasi kegiatan integrasi taruna Akmil, Akpol, serta partisipasi dari Praja IPDN, Taruna Poltek Siber Sandi Negara dan Kadek Unhan Tingkat Akhir," Ucapnya.

Setelah melaksanakan upacara pembukaan, para Taruna melanjutkan kegiatan kirab drumband serta defile peserta berjalan dari Alun-alun Kota Serang hingga Stadion Maulana Yusuf.

Latsitarda merupakan program tahunan terpadu yang bertujuan mengasah integritas, kepemimpinan, serta kemampuan kerja sama lintas matra menjelang pengabdian sebagai perwira remaja. Tahun ini, kegiatan diikuti oleh Taruna Akademi TNI (Akmil, AAL, AAU), Taruna Akpol, Praja IPDN, Kadet Universitas Pertahanan (UNHAN), serta Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN).

Selama kegiatan, para peserta akan melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Banten, meliputi pembangunan fisik, bakti sosial, dan penyuluhan kepada warga. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Memasuki hari Ketiga orientasi, 14 (empat belas) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima pelatihan Baris Berbaris dan Tata Upacara oleh Satuan Brigade Mobil Polisi Daerah Banten, Rabu (04/06/2025).

Dengan Tenaga pengajar AKP Suwarto dan IPDA Susilowadi, keempat belas CPNS dilatih mengenai pelatihan baris berbaris. ‎Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari pembentukan karakter dasar ASN yang disiplin, tangguh, dan siap menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi.

‎Ketua tim kerja Bagian Kepegawaian menjelaskan bahwa pembekalan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar kedisiplinan dan kekompakan sejak hari pertama para CPNS memasuki dunia birokrasi.

‎"Latihan baris-berbaris ini bukan hanya soal fisik, tetapi tentang membentuk pola pikir yang taat terhadap aturan, patuh terhadap perintah, serta siap menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang terstruktur," ujar Wasis Teguh Sambodo

‎Ia juga menambahkan bahwa masa orientasi adalah momen penting dalam membentuk fondasi karakter ASN yang loyal, berintegritas, dan profesional, sesuai dengan arah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan. (Humas Kemenkum Banten)