Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten terus gencar memberikan sosialisasi mengenai paralegal justice award bagi Kepala Daerah di Provinsi Banten.

Salah satunya, pada hari ini, Rabu (12/03/2025), Kanwil Kemenkum Banten memberikan sosialisasi kepada Bagian Hukum Setda Kab. Pandeglang, Bagian Tata Pemerintahan Kab. Pandeglang dan para Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Pandeglang.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak menyebutkan bahwa program paralegal justice award bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Desa atau Lurah yang memiliki dedikasi tinggi dalam menyelesaikan konflik hukum di tengah masyarakat.

“Melalui paralegal justice award, Kementerian Hukum melalui BPHN memberikan penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalahan hukum serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya,” ujarnya.

Melalui rapat sosialisasi ini diharapkan semua dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya Paralegal Justice Award sehingga para lurah khususnya di Kota Serang dapat berpartisipasi untuk mengikuti Program Paralegal Justice Award Tahun 2025.

Pada sosialisasi peserta mendapatkan materi mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Paralegal Justice Award dan dapat bertanya langsung dengan penyuluh hukum Kemenkum Banten terkait dengan paralegal justice award (Humas Kemenkum Banten)

Kab. Tangerang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui jajaran bidang pelayanan administrasi hukum umum melakukan pengecekan Domisili dan Verifikasi Faktual Terhadap Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia di Kabupaten Tangerang, Rabu (12/03/2025).

Verifikasi Faktual Terhadap Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pemohon atas nama atas nama Gharir Hiba Rahoomi Rajab, pemohon pewarganegaraan yakni Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Irak.

Tim Kanwil Kemenkumham Banten yang dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Septi Erni, beserta jajaran AHU, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diajukan pemohon. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari prosedur verifikasi faktual, tim melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal pemohon untuk memeriksa kebenaran data terkait domisili, lingkungan tempat tinggal, dan profesi pemohon. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa pemohon, yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, telah menetap di Indonesia sejak tahun 2015 dan telah tinggal selama 10 tahun. Selain itu, suami pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak tahun 2014.

Tim juga melakukan wawancara dengan pemohon dan keluarga guna menggali informasi lebih lanjut mengenai kehidupan pribadi serta sosial pemohon. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa alasan utama pemohon mengajukan pewarganegaraan adalah karena telah lama tinggal di Indonesia serta mengikuti status kewarganegaraan suaminya.

Sebagai tindak lanjut dari verifikasi faktual ini, pemohon akan menjalani tahap verifikasi wawancara di Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Proses ini akan melibatkan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan yang terdiri dari berbagai instansi terkait, termasuk Kanwil Kemenkumham, Keimigrasian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, serta Kepolisian Daerah Banten.

“Dengan pelaksanaan verifikasi faktual ini, diharapkan seluruh tahapan pewarganegaraan dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Kanwil Kemenkum Banten terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap permohonan pewarganegaraan diproses dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Septi Erni dalam keterangannya (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Guna mempercepat implementasi standar pelayanan publik serta memastikan semua unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Rapat Percepatan Penataan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum, Rabu (12/03/2025).

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dewi membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai aspek-aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Hukum.

“Untuk seluruh unit kerja untuk segera menyusun atau memperbarui Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan nomenklatur Kementerian Hukum yang terbaru,” imbau Dewi.

Lebih lanjut disampaikan agar satuan kerja segera menyusun dan menandatangani Maklumat Pelayanan setelah SP diterbitkan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, menyusun aturan jam kerja dan jam layanan.

Tak hanya itu, satuan kerja juga diharapkan memberikan motivasi melalui regulasi penghargaan dan sanksi bagi pegawai, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, serta menyusun kebijakan terkait inovasi pelayanan publik. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Desain Naskah Kebijakan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Hukum secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (12/03/2025).

Dari Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum, turut mengikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni beserta jajaran.

Dengan mengangkat tema Kajian Naskah Kebijakan Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, dilakukan pembahasan mengenai berbagai aspek terkait proses pendaftaran, perubahan, serta penghapusan jaminan fidusia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yang ada saat ini.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Arief Dwi Meiwanto menyampaikan bahwa Pegawai Helpdesk Pelayanan Hukum berperan aktif dalam memberikan masukan terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam proses administrasi jaminan fidusia.

“Beberapa tantangan utama yang disoroti dalam diskusi ini antara lain adalah prosedur pendaftaran yang masih memerlukan penyederhanaan, hambatan dalam perubahan data fidusia, serta permasalahan hukum dalam penghapusan jaminan fidusia yang memerlukan kejelasan regulasi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan jaminan fidusia di Indonesia. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dunia usaha. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Dalam rangka mendeteksi dini persoalan yang akan terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rabu (12/03/2025).

Sosialisasi diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Natanegara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim, beserta jajaran dari bidang lainnya.

Kepala Kantor Wilayah R. Natanegara menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi kewajiban dan hal yang penting untuk dilakukan.

“Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dilakukan untuk mendeteksi dini persoalan yang akan terjadi, ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi,” ujarnya.

Oleh karenanya, Natanegara meminta jajaran untuk sudah sedini mungkin menginventarisir resiko-resiko yang akan terjadi dari program-program yang akan dikerjakan.

Dengan adanya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan efektif dalam perencanaan dan penggangaran (Humas Kemenkum Banten)