Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan Bupati Serang, Gubernur Banten dan sebagaimana arahan lisan Menteri Hukum pada Rakodal di Hotel Mercure Kemayoran pada bulan Desember 2025.
Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Serang sekaligus memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkum Banten dan BPHN dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.
Dalam koordinasi tersebut, Kakanwil memohonkan pentingnya dukungan kebijakan dan penguatan peran Posbankum di daerah agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan teknis BPHN dalam skala nasional. Penguatan komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan program, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat Kabupaten Serang.
Sebagai tindak lanjut audiensi dengan Bupati Serang, koordinasi ini juga menjadi langkah strategis dalam merumuskan langkah konkret penguatan Posbankum melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kantor wilayah, dan BPHN selaku pemangku kebijakan unit utama, sehingga layanan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan.
Selanjutnya, Kepala BPHN memberikan arahan agar Kakanwil Kemenkum Banten berkonsultasi lanjutan terkait Kebijakan Strategis Nasional tentang Posbankum kepada Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Wakil Menteri dan Bapak Menteri Kemenkum RI. (Kontributor)
